GMNI Trenggalek Demo Kantor Dinas PUPR, Nyatakan Tolak Tapera

TRIBUNMATARAMAN.COM - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Kamis (13/6/2024).

Mereka menolak rencana pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini tengah menjadi pembahasan pemerintah pusat, 

Menurut pengunjuk rasa, Tapera hanya menambah beban hidup masyarakat dan buruh, bahkan mereka juga menganalogikan Tapera sebagai tambahan penderitaan rakyat.

"Kami menolak PP Tapera karena sangat membebani kaum buruh," ucap salah satu peserta aksi, Mamik Wahyuningtyas, Kamis (13/6/2024).

Mamik merinci, jika dijumlahkan dengan Tapera, beban yang harus ditanggung oleh seorang buruh dari upah yang diterimanya untuk iuran yang bersinggungan dengan program pemerintah mencapai 6,5 persen,

"Itu masih di luar dari potongan lain-lainnya, tentu ini merupakan nilai yang sangat berharga bagi buruh dan sangat memberatkan, apalagi saat ini laju inflasi sangat kencang yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang terutama kebutuhan pokok," lanjutnya.

Menurut Mamik, menyediakan perumahan bagi masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai amanat undang-undang oleh karena itu GMNI juga menuntut pemerintah melalui kementerian PUPR untuk memberikan perumahan bagi buruh secara subsidi.

"Kami juga menuntut pemerintah agar wajib memberikan jaminan atas hilangnya tabungan buruh atau peserta Tapera akibat sejumlah hal termasuk korupsi di dalam tubuh lembaga pengelola atau penjaminan," lanjutnya.

Pengunjuk rasa ditemui oleh Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo, serta Kepala Satpol PP Kabupaten Trenggalek, Habib Solehudin.

Namun demikian, GMNI menyayangkan jawaban Dinas PUPR yang melempar tanggung jawab tersebut ke Dinas PKPLH (Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup) Kabupaten Trenggalek dengan dalih Dinas PUPR hanya mengurusi tata ruang sedangkan perumahan rakyat menjadi wewenang Dinas PKPLH.

"Setahu kami lembaga yang bertanggung jawab tapera ini adalah Kementerian PUPR bahkan Menterinya, Basuki Hadimuljono adalah Ketua Komite Tapera tapi mereka (Dinas PUPR) menghindar bahwa Tapera merupakan tanggung jawab PKPLH," ucap seorang peserta aksi, Mochamad Sodiq Fauzi.

Menurut Sodiq, pemerintahan seharusnya terstruktur mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selain itu penataan ruang juga masih berkesinambungan dengan perumahan rakyat.

"Apakah ke bawah tidak terstruktur? Jika tidak sinkron justru tidak beres," lanjutnya.

Atas jawaban yang tidak memuaskan tersebut, GMNI akan mencoba untuk audiensi dengan DPRD Trenggalek dan meminta untuk memanggil Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas PKPLH, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.

"Kita tanyakan Bakeuda dana Tapera itu seperti apa pengelolaanya dan bagaimana," tegasnya.