Kampus Bergerak Ingatkan Presiden

Seruan Rektor dan Ketua Kampus Katolik di Indonesia Untuk Presiden

Berikut seruan para rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik di Indonesia yang ditujukan untuk presiden.

Editor: eben haezer
ist
Para rektor dan ketua perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) dalam pertemuan di Surabaya. 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Para rektor dan ketua perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) menyoroti kondisi tatanan hukum dan demokrasi jelang Pemilu 2024.

Mereka mengaku resah lantaran menilai kondisi saat ini sudah menyimpang dari semangat reformasi.

Pertemuan para rektor ini berlangsung di Widya Mandala Hall Surabaya, Sabtu (3/2/2024).

Terdapat sejumlah poin yang dihasilkan. Pertama, meminta Presiden dan jajaran untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan menjalankan tugas meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme.

"Serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," kata Koordinator Jaringan Perguruan Tinggi APTIK, Dr. G. Sri Nurhartanto dikutip dalam pernyataan tertulis.

Selain itu, para rektor di APTIK meminta agar pelaksanaan Pemilu bisa berlangsung sesuai ketentuan. Penyelenggara Pemilu diharapkan bisa memegang azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun," tambahnya.

Selanjutnya mereka juga meminta agar aparat negara baik ASN, TNI maupun Polri selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

"Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia," tambah Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Kemudian para rektor di APTIK ini juga meminta agar terus mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.

"(Menyerukan) semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum," ujarnya.

Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut dihasilkan oleh sejumlah k()etua dan rektor dari APTIK.

Selain Nurhartanto, terlibat juga Drs Kuncoro Foe yang merupakan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kemudian Prof Dr Johanis Ohoitimur dari Universitas De Lassalle Manado, Albertus Bagus Laksana dari Universitas Sanata Dharma.

Lalu, Dr Ferdinandus Hindiarto dari Universitas Katolik Soegijapranata, Dr M Hadi Santoso dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Prof Tri Basuki Joewono dari Universitas Katolik Parahyangan, Arief Widya Prasetya dari Sekolah Tinggi Kesehatan St. Vincentius a Paulo, Fr. Dr. Klemens Mere dari Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Selanjutnya, Dr Wihalminus Sombolayuk dari Universitas Atma Jaya Makassar, Dr Antonius Singgih Setiawan dari Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, Siprianus Abdu dari STIK Stella Maris Makassar, Yulia Wardani dari STIKES Panti Rapih Yogyakarta, Mestiana Br Karo dari STIKES Katolik St. Elisabeth Medan.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved