Forum Civitas Akademika Perguruan Tinggi Banyuwangi Serukan Pernyataan Sikap Jelang Pemilu 2024

TRIBUNMATARAMAN.COM - Forum civitas akademika perguruan tinggi Banyuwangi menyampaikan pernyataan sikap dan seruan moral terkait kondisi politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (7/2/2024).

Puluhan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam penyataan sikap tersebut.

Antara lain dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Universitas Banyuwangi, Institut Agama Islam Ibrahimy, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.

Baca juga: Akademisi Unmuh Jember Serukan Penyimpangan Demokrasi Era Jokowi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan sikap dan seruan moral dibacakan oleh Dosen FISIP Untag Erna Agustina.

Civitas akademika perguruan tinggi Banyuwangi, seru dia, merasa perlu ambil bagian penting proses pelaksanaan demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia.

"Demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum di Indonesia sebagaimana cita- cita Proklamasi Kemerdekaan RI. Hal ini tentu harus dilakukan, mengingat perguruan tinggi adalah bagian penting sejarah panjang penegakan demokrasi di Indonesia hingga saat ini," terangnya.

Menurut Erna, politik harus tunduk pada hukum. Namun, pihaknya menganggap, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kekuasaan telah mengabaikan aturan hukum dan etika.

"Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan keputusan DKPP yang seluruhnya menyatakan adanya pelanggaran etika berat dalam pelaksanaan hukum pada tahapan Pemilu 2024, inkonsistensi presiden dalam pernyataan dan sikap, gejala politisasi ASN dan aparat negara yang lain untuk memenangkan pasangan tertentu, gejala intimidasi oleh aparat negara, hingga politisasi bantuan sosial," ujarnya.

Hal-hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi para civitas akademika yang menggelar aksi. Menurut mereka, kehidupan berbangsa dan bernegara tengah terdegradasi.

"Nilai fundamental etika keadaban publik dilanggar dalam proses demokrasi sehingga mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia," tuturnya.

Para citivas akademika menyampaikan tujuh pernyataan sikap.

Pertama, mereka menuntut Presiden menghentikan segala perbuatan yang dianggap dilakukan dan didasarkan atas kepentingan pribadi dengan memanfaatkan alat-alat serta sumber daya negara.

"Kedua, menuntut Presiden memastikan netralitas penyelenggara negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun penyelenggara negara yang lain serta harus memberikan teladan terbaik," terangnya.

Ketiga, mereka menuntut kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum, dijalankan tanpa intimidasi dan intervensi dari alat kekuasaan negara.

Keempat, mereka juga meminta seluruh jajaran kabinet yang terlibat secara langsung dalam pemilihan umum untuk tidak menggunakan alat kuasanya dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.