Isi Petisi Universitas Brawijaya Jelang Pemilu 2024: Capres dan Cawapres Berpolitik Secara Etis

TRIBUNMATARAMAN.COM - Civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang menyampaikan sikap terkait penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024, Selasa (6/2/2024).

Mereka yang ikut serta dalam pernyataan sikap ini terdiri dari dewan profesor, dosen dan mahasiswa.

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Prof Sukir Maryanto, Sekretaris Dewan Profesor UB.

Baca juga: BREAKING NEWS - Para Guru Besar Universitas Brawijaya Nyatakan Sikap, Minta Jokowi dan Aparat Netral

"Kenapa baru melakukan pada Selasa ini? Sebenarnya proses kita sudah lama merumuskan pernyataan sikap sejak 15 Desember 2023 lalu di Universitas Hasanudin. Di Majelis Dewan Besar PTNBH juga sudah menyerukan moral," tandas Prof Sukir.

Menurutnya, ada delapan hal yang disampaikan dalam pernyataan sikap itu. 

Pertama, mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Lalu, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Mereka juga mengimbau para penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu agar berkomitmen saat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber dan jurdil.

Kemudian mengimbau calon presiden, calon wakil presiden dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi  dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics. 

Prof Nuhfil Hanani, perwakilan dari Majelis Wali Amanat (MWA) UB yang juga mantan Rektor UB menjelaskan, tidak ada intervensi sama sekali yang menyebabkan UB membuat pernyataan sikap ini. 

"UB namanya raja Brawijaya yang menyatukan Indonesia. Alhamdulillaah itu tidak terjadi di UB," kata Nuhfil.

Sedang Prof Rachmad Safa' at, Ketua Pelaksana kegiatan itu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di dalamnya kebebasan bicara dijunjung tinggi konstitusi. 

"Tidak ada tekanan dari siapapunn.  Pertemuan kita dalam menyampaikan petisi siang hari itu bebas. Tidak ada yang menekan kita," kata Rachmad.

Apa yang dilakukan oleh  kampus tidak ada yang terlambat bahkan setelah pemilu boleh menyampaikan kritik sebagai wujud demokrasi.

(sylvianita widyawati/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer