Pemkab Trenggalek Perkuat Validasi Data Lapangan Untuk Wujudkan 2024 Bebas Dari Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemkab Trenggalek menargetkan, pada 2024 Trenggalek bebas dari kemiskinan ekstrem.

Hal itu selaras dengan target pemerintah pusat untuk mencapai zero kemiskinan ekstrem di Tahun 2024.

Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek berada di angka 1,52 persen. Lebih rendah dibandingkan rata-rata kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 1,8 persen.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan salah satu langkah yang diambil dalam pengentasan kemiskinan ekstrem adalah validasi data lapangan.

Hal ini diperlukan agar sasaran bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran kepada masyarakat miskin ekstrem.

"Pendataan kita sudah by name by address, dan angka 1,52 persen tersebut ternyata ada penurunan. Jadi yang benar - benar miskin ekstrem tidak sebanyak yang dicatat oleh pemerintah pusat," kata Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, Rabu (8/11/2023).

Hasil verifikasi dan validasi di lapangan, dari 10.633 jiwa yang masuk data kemiskinan ekstrem, 2 ribu diantaranya tidak layak masuk kategori tersebut, sehingga bisa dikatakan tinggal 8 ribu jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Mas Ipin sendiri telah mengintruksikan lintas OPD bergotong royong memfokuskan programnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kita anggarkan memang setiap OPD berperan serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut, jadi money follow program. Kalau programnya penyelesaian kemiskinan ekstrem, ya semua OPD harus menyelesaikan kemiskinan ekstrem," tegas Mas Ipin.

Salah satu contohnya adalah bagi masyarakat yang masuk dalam usia produktif, Pemkab Trenggalek memberikan pelatihan bersertifikasi melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta mencarikan lapangan pekerjaan bagi yang bersangkutan.

Sedangkan untuk yang berwirausaha akan dilatih oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan untuk bisa memproduksi barang-barang sesuai keahlian dan minatnya. Tidak hanya itu, produk dari masyarakat tersebut akan dicarikan pangsa pasarnya.

Lebih lanjut, Mas Ipin menyebutkan kemiskinan juga sangat bergantung dengan kualitas lingkungan, untuk itu Dinas PU dan penataan ruang membangun infrastruktur sanitasi di 990 titik di 17 desa.

"Hal itu penting karena kalau orang masih buang air besar di saluran terbuka, di lingkungan itu bakteri dari fesesnya bisa meresap ke tanah dan masuk ke sumber air warga," jelas Mas Ipin.

Jika air tersebut dikonsumsi, hal tersebut akan membuat anak-anak menjadi diare yang akan berakhir pada stunting.

Mas Ipin juga mendorong masing-masing pemerintah desa untuk mengikuti program Adipura Desa yang telah digulirkan oleh Pemkab Trenggalek.

"Karena lingkungan yang bersih asri dan jauh dari kumuh merupakan salah satu indikator standar kemakmuran untuk mengurangi risiko kemiskinan," pungkasnya.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer