Pemkot Kediri Kembangkan Aplikasi Pengecekan Kepesertaan BPJS Kesehatan 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemkot Kediri mengembangkan aplikasi pengecekan kepesertaan dan layanan fasilitas kesehatan (faskes) BPJS Kesehatan.

Pengembangan aplikasi ini dilakukan Pemkot Kediri bersama BPJS Kesehatan Cabang Kediri.

Mereka pun menggelar rakor untuk membahas sinkronisasi data peserta BPJS Kesehatan, Rabu (23/8/2023).

Kegiatan ini dihadiri BPJS Kesehatan cabang Kediri, Diskominfo Kota Kediri, DP3AP2KB Kota Kediri,  Dispendukcapil Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, dan Dinas Sosial Kota Kediri.

Aplikasi pengecekan dan pelayanan faskes ini dibuat agar masyarakat mengetahui statusnya terdaftar dalam program JKN-KIS.

Sehingga memudahkan mereka dapat mengakses seluruh layanan kesehatan yang diberikan pemerintah. 

Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit mengatakan,  pengembangan aplikasi untuk mengikuti arahan dari KemenPAN-RB untuk membuat website berbasis layanan. 

"Setiap pemerintah daerah diharapkan membuat website berbasis layanan-layanan. Salah satunya layanan kesehatan, dimana masyarakat dapat mengakses riwayat pelayanan kesehatan yang diterima sejak dari lahir," jelasnya.

Dalam proses pembuatan aplikasi, terdapat anomali atau keanehan data peserta BPJS Kesehatan Kota Kediri. 

Anomali data yang ditemukan diantaranya adanya data ganda berdasarkan NIK dan nama, data tanggal lahir dan NIK tidak sama, data peserta dari luar kota, dan data NIK kosong. 

Bagus mengingatkan untuk melakukan identifikasi terhadap data yang bermasalah agar saat aplikasi sudah resmi dijalankan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.

"Dari hasil yang kita temukan dari data kepesertaan, masih ada beberapa anomali data. Hal ini dimohon untuk diidentifikasi penyebab terjadinya anomali data ini. Agar nantinya aplikasinya bisa berjalan maksimal," harapnya.

Saat ini total Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dari data yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kediri sebanyak 81.128 jiwa, dan total PBI Nasional sebanyak 83.909 jiwa. Sehingga sudah 98,71 persen warga Kota Kediri sudah terdaftar dalam program JKN-KIS, sehingga  Kota Kediri masuk cakupan Universal Health Coverage (UHC).

Sementara Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi mengatakan, fenomena anomali data terjadi salah satunya karena terdapat data dari bayi yang baru lahir yang belum memiliki NIK. Sehingga terdaftar dengan menggunakan surat keterangan lahir. 

"Kita akan melakukan update data setiap satu bulan dengan memverifikasi ulang data dari web portal Dispendukcapil Kota Kediri," jelasnya.