Pemilu 2024 Harus Riang Gembira, Elit Parpol di Jatim Tolak Narasi Kebencian

TRIBUNMATARAMAN.COM  - Para pimpinan partai politik di Jawa Timur sepakat menolak politik kebencian dalam Pemilu 2024. 

Mereka sepakat bahwa Pemilu 2024 harus terselenggara dengan riang gembira. 

Semua dinilai punya tanggung jawab yang sama memastikan hal tersebut dan bisa menekan potensi gesekan di masyarakat.

Kesimpulan ini mengemuka dalam kegiatan Talkshow Series Tribun Network Mata Lokal Memilih bertajuk 'Jawa Timur Barometer Pemilu 2024: Dari Jatim Menuju Panggung Nasional', Kamis (23/2/2023) di Dyandra Convention Hall, Surabaya.

Talkshow spesial ini digelar sebagai puncak peringatan HUT TribunJatim.com ke-6.

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, salah satu tugas partai politik adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait perspektif politik yang sesuai prinsip budaya bangsa. Namun, ini juga menjadi tanggung jawab bersama.

"Kita diberikan kewenangan secara konstitusional untuk melakukan penyadaran politik kepada warga," kata politisi yang akrab disapa Sadad dalam talkshow yang dipandu langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra tersebut.

Selain Sadad kegiatan itu juga dihadiri berbagai tokoh dan pimpinan partai politik di Jawa Timur. Mereka adalah Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Budi 'Kanang' Sulistyono, Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah.

Lalu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.

Serta Sekretaris DPW Partai NasDem Jatim, Aminurokhman.

Enam parpol yang hadir adalah peraih kursi terbanyak di DPRD Jatim pada Pemilu 2019. 

Selain pimpinan parpol, talkshow ini juga dihadiri Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim A Warits sebagai pembicara dari unsur penyelenggara dan pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Timur.

Lalu, Dekan Fisib Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam yang hadir sebagai pengamat politik.

Sadad melanjutkan, dalam konteks politik yang benar kontestan politik juga tidak perlu baper dalam menanggapi berbagai persoalan.

Sebab, hal itu termasuk bagian dari seni politik. Apalagi, dalam politik juga dikenal dengan istilah satire politik yang kadang kala digunakan untuk mengkritik.

Hal itu menjadi bagian dinamika politik. Meski begitu, Sadad bersepakat bahwa memang tidak boleh ada politik yang memecah belah.

"Dan itu tugas kita sebagai partai politik," ucap Gus Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengungkapkan untuk menekan potensi itu kuncinya adalah menyadari apa yang menjadi esensi politik. Bahwa politik itu memang untuk mengejar kekuasaan untuk membuat masyarakat sejahtera.

"Maka ketika itu yang menjadi ideologi, saya pikir bahwa pikiran negatif dan keinginan berbuat yang irasional itu tidak akan terjadi," ungkap Anik.

Sebaliknya, Anik menilai jika keliru dalam memahami politik maka bisa membuat orang salah dalam melangkah.

Menurutnya, untuk memastikan politik berada di jalur yang tepat harus disadari bersama. "Tidak hanya ranah politik yang melakukan itu, tentu juga akademisi punya peran penting. Karena supporting terbesar bagi kami," tukas Wakil Ketua DPRD Jatim itu. 

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim M Sarmuji berpendapat potensi menekan politik kebencian itu juga harus dimulai dengan kesadaran kalangan parpol. Yakni, dengan memastikan tidak salah menyodorkan calon Presiden/Cawapres.

(Yusron Naufal Putra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer