BPBD Tulungagung Tunggu Restu Perhutani Untuk Pakai Merelokasi Warga Terdampak Bencana Tanah Gerak

TRIBUNMATARAMAN.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung mengajukan lahan relokasi warga terdampak bencana tanah gerak.

Pengajuan ini berdasar saran dari Menteri Sosial, Tri Rismaharini, saat mengunjungi korban tanah longsor di Kecamatan Sendang, pada 28 Oktober tahun lalu.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Robinson Nadeak, seluruh lahan yang diajukan adalah milik Perhutani.

Baca juga: Relokasi Warga Terdampak Tanah Gerak di Tulungagung Terkendala Izin Kementerian LHK

“Kami masih mengusahakan lahan itu dengan mengajukan langsung ke Perhutani pusat. Karena lahan yang ada milik Perhutani,” terang Robinson.

Pengajuan lahan relokasi ini meliputi seluruh daerah terdampak bencana tanah gerak, masing-masing di Kecamatan Sendang, Tanggunggunung dan Bandung.

Dalam surat pengajuan ini BPBD merinci setiap daerah yang terdampak bencana ini.

Namun hingga saat ini belum ada jawaban persetujuan dari pengajuan lahan yang dimaksud.

“Kami tidak merinci luas lahan yang dibutuhkan. Kami hanya merinci warga terdampak, nanti biar diputuskan Perhutani,” sambung Robinson.

Lanjutnya, BPBD berharap pengadaan lahan relokasi ini lekas bisa diwujudkan.

Sebab warga terdampak bencana sampai saat ini masih banyak yang mengungsi di rumah kerabat.

Mereka kembali ke rumah saat pagi hari, dan kembali ke pengungsian saat malam atau saat akan turun hujan.

“Harapannya tahun ini sudah ada yang disetujui agar relokasi bisa secepatnya dilaksanakan. Sebab kondisi warga ini sangat membutuhkan,” tegas Robinson.

Sebenarnya warga bisa mengajukan lahan pribadi untuk diajukan tempat relokasi.

Pemkab Tulungagung akan membantu pendanaan untuk rumah yang baru.

Sebagian warga terdampak yang punya lahan di desa lain sudah melakukannya.