Daftar 17 Pejabat di Jawa Timur yang Diperiksa Maraton KPK Kasus Korupsi, akan Ada Tersangka Baru?

"Bagaimana anggota dewan memperjuangkan aspirasi itu melalui mekanisme peraturan yang berlaku, kita jelaskan semua sampai detail," tambah Sadad. 

Menurut Sadad, sebagaimana mekanisme, aspirasi yang diterima wakil rakyat disampaikan langsung dalam rapat paripurna khusus. Lalu, dokumen aspirasi itu menjadi pembahasan komisi-komisi bersama mitra di Pemprov Jawa Timur. 

"Lalu, dokumen itu diserahkan kepada eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan dan masukan dalam rangka musrenbang. Outputnya adalah rencana kerja pemerintah daerah," urai Sadad. 

"Sampai pengesahan APBD, hingga evaluasi kemendagri. Lalu juga kita jalankan evaluasi kemendagri sampai kemudian peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur tentang penjabaran APBD," lanjutnya. 

Politisi Partai Gerindra itu menyebut dalam pemeriksaan dirinya menyampaikan mekanisme tersebut secara rinci.

"Mudah-mudahan dapat menjelaskan secara terang benderang," ucap Sadad. 

Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak dalam kaitan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).

Selain Kusnadi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya bagi tersangka Sahat Tua P. Simandjuntak, termasuk para petinggi DPRD Jatim lainnya. Selain dewan, dalam rencananya, KPK juga memeriksa pejabat Pemprov Jatim. 

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (25/1/2023) dikutip dari Tribunnews.com.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com/ Yusron Naufal)