Nama Marsono, Ketua DPRD Tulungagung Jadi Bulan-bulan Aksi Massa Gempar

Billy mengaku telah menyerahkan rekomendasi dari kantor staf presiden ke Bupati Tulungagung,  pada 19 Agustus 2025 namun sampai sekarang belum ada realisasi.

Menurutnya, para petani kecil yang tidak memiliki lahan garapan sedang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan lahan garapan.

Sementara Marsono yang sempat dikecam, mengaku selama ini sudah bekerja menjalankan fungsi DPRD.

“Kami juga mendorong Pak Plt (Bupati) untuk saling menguatkan, agar prosedur pemerintahan berjalan lancar,” ujarnya.

Baca juga: Penjual Sparepart Motor di Blitar Ikut Terdampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Selain itu desakan Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi Plt Bupati Tulungagung dan semua OPD adalah bagian dari pengawasan.

Namun Marsono mengaku menghormati regulasi, apa yang  jadi kewenangan DPRD yang dilaksanakan.

DPRD Tulungagung juga sudah berkonsultasi pemerintah pusat, pasca-OTT KPK di Tulungagung.

“Kami ke Dirjen Otoda Kemendagri), Kemenpan RB dan lain-lain bersama Plt Bupati. Kami sepakat saling menguatkan agar pemerintahan tidak mandek,” ucapnya. 

(David Yohanes/TribunMataraman.com)