Menurut Wiwik, penertiban baliho yang mencatut logo PDI Perjuangan ini sebenarnya sangat mudah.

Alasannya, unsur penyelenggara Pemilu ada sampai di tingkat desa, sementara personel Trantib ada di setiap kecamatan.

Mereka bisa menertibkan setiap baliho yang melanggar di wilayahnya masing-masing.

“Sampai hari pertama kampanye, Satpol PP dan penyelenggara Pemilu kok diam saja?  Artinya ini tidak konsisten dengan kesepakatan,” ucap Wiwik.

PDI Perjuangan akan melakukan upaya hukum jika tidak ada langkah nyata sesuai kesepakatan di Bawaslu.

Wiwik menyatakan, PDI Perjuangan akan melapor ke Bawaslu pusat terkait pencatutan logo partai.

PDI Perjuangan juga akan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan alasan melakukan wanprestasi terhadap klausul kesepakatan yang dimediasi Bawaslu.

“Kalau dibiarkan abai selama kampanye, ini gak fair. Kami curiga ada kepentingan pada Paslon di luar Paslon kami,” pungkas Wiwik.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer