TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemkab Tulungagung bersama Perhutani dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) mulai melakukan sosialisasi kepada para pedagang kali lima (PK5) di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Sosialisasi ini terkait rencana penertiban PK5 yang berada di bahu jalan maupun tanah di wilayah Perhutani.

Selain dianggap ilegal, lapak-lapak PK5 ini dianggap menutupi pemandangan laut yang indah di JLS.

Baca juga: Perhutani dan Pemerintah Kecamatan Kalidawir Bongkar Lapak Pedagang Liar di JLS Sine Tulungagung

Pemkab Tulungagung sudah mendata 87 warung yang ada di JLS Keboireng, Kecamatan Besuki.

Kepala Desa Keboireng, Supirin, mengaku pada PK5 yang juga warganya sudah menerima proses sosialisasi.

“Sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan Besuki, lalu ditindaklanjuti di lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Perhutani sama pihak kecamatan,” ujar nya.

Supirin mengaku sudah memahami proses sosialisasi yang ingin membersihkan JLS dari PK5 ini.

Namun dengan tegas Supirin tidak membolehkan tempat jualan para PK5 ini dibongkar.

Ia beralasan, selama ini warganya mulai berdaya secara ekonomi setelah berjualan dengan memanfaatkan keindahan JLS.

“Ibarat kata dulu warga saya makannya nasi jagung dan nasi gaplek. Sekarang mulai makan nasi beras kok malah diogreh-ogreh (diganggu),” ucapnya.

Menurutnya, lokasi berjualan para PK5 ini ada di tanah milik Perhutani, bukan milik Kementerian PUPR.

Sementara para PK5 sudah mengajukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perhutani pada Oktober 2023 silam.

PKS atas nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani ini masih menunggu jawaban dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dengan adanya PKS ini supaya ada payung hukum dan saling menguntungkan. Warga tetap bisa jualan, Perhutani, Dinas Pariwisata juga untung ada pemasukan,” ucap Supirin.

Dengan tegas Supirin menolak rencana Pemkab Tulungagung yang akan menertibkan warganya yang berjualan di sepanjang JLS.

Apalagi Pemkab Tulungagung juga tidak bisa menjelaskan detail rencana relokasi yang disiapkan.

Karena itu Supirin juga mendukung para pedagang pemilik lapak untuk menolak rencana relokasi itu.

“Kalau memang direlokasi, lokasinya harus siap, dibangunkan, terus sistemnya bagaimana, kapan dilakukan? Semua saya tanyakan tapi tidak bisa dijawab,” keluh Supirin.

Sementara seorang pedagang yang enggan disebut namanya, mengaku khawatir dengan rencana penertiban PK5.

Ia menduga ada pemodal besar yang mendorong penertiban ini, dan berencana membuat tempat usaha sendiri.

Dengan demikian para PK5 tidak akan mengganggu usaha pariwisata dari pemilik modal itu.

“Saya menduga ini saingan usaha saja karena ada pemodal yang terganggu dengan keberadaan PK5,” ucapnya.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer