Pihak dewan juga merasa heran dengan ketidakhadiran orang nomor satu di Kabupaten Tuban, karena tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan.

"Alasannya apa saya tidak tahu, yang jelas proses administrasi sudah kita lalui. Undangan sudah disampaikan ke masing-masing pihak terkait baik bupati, wakil bupati, dan seluruh eksekutif serta bapak ibu anggota dewan," ujar Miyadi usai memimpin sidang. 

Ketua DPC PKB Tuban itu menjelaskan, DPRD Tuban sesuai kewajiban protokoler di dalam aturan kenegaraan adalah menggelar rapat paripurna istimewa, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 

Bagi anggota dewan ini kewajiban untuk mengikuti dan menghadiri sidang paripurna istimewa.

Sebab, semua kantor DPRD melakukan kegiatan serupa di momen rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Terkait sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan, semua kantor DPRD melakukan ini," tegasnya. 

Masih kata Miyadi, sidang paripurna ini merupakan rangkaian dari HUT RI ke-78 tahun.

Dengan begitu sudah barang tentu, sebagai pejabat negara punya kewajiban untuk mengikuti dan menghadiri. 

Ia menuturkan, selama menjabat sebagai Ketua DPRD Tuban dua periode, baru kali ini bupati dan wakil bupati tidak datang pada sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden. 

"Sebagai pejabat punya kewajiban untuk hadir, saya sudah menjabat Ketua DPRD dua periode, tahun kemarin beliau hadir dan hari ini saya tanya ke Bu Sekwan (Sekertaris Dewan) tidak ada kabar, saya pikir menyusul, tapi sampai selesai tidak ada," tegasnya. 

Menanggapi hal itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, membantah tak hadir. 

Ketua DPD Golkar Tuban itu mengaku hadir di ruang tunggu atau transit DPRD Tuban.

"Tadi saya hadir di ruang transit, teman-teman tadi gak lihat saya di ruang transit," tepis Bupat Lindra.

(m sudarsono/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer