Pada DPRD, Wakil Bupati Trenggalek Jelaskan Alasan Pemkab Harus Ajukan Utang Rp 106 Miliar

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara menyampaikan jawaban pandangan umum (PU) fraksi - fraksi DPRD Trenggalek Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Trenggalek, Rabu (30/7/2025).

Salah satu fokus pada rapat paripurna tersebut adalah kebijakan pemerintah daerah yang mengajukan utang atau pinjaman daerah sebesar Rp 106 miliar kepada PT SMI. 

Syah menuturkan langkah tersebut merupakan respon atas kebijakan dari pemerintah pusat yang melakukan efisiensi sehingga ruang fiskal pemerintah daerah semakin berkurang.

Baca juga: Biayai Pembangunan Infrastruktur, Pemkab Trenggalek Utang Rp 106 Miliar ke PT SMI

"Efisiensi tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, itu berpengaruh terhadap kebijakan fiskal kita, maka kita harus berupaya mencari alternatif lain, termasuk pinjaman daerah," kata Syah, Rabu (30/7/2025).

Dari Rp 106 miliar tersebut, Rp 56 miliar akan diajukan pada Perubahan APBD 2025 sedangkan Rp 50 miliar sisanya pada APBD induk tahun 2026.

Syah memastikan, pinjaman daerah tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta pengoptimalan pelayanan dasar.

"Memang banyak dipertanyakan dalam PU fraksi padahal pinjaman daerah ini adalah salah satu upaya Pemkab Trenggalek agar dampak dari efisiensi bisa diminimalisir," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M Hadi menuturkan, secara umum fraksi bisa memahami dan sangat menerima jawaban atas PU fraksi yang disampaikan oleh Syah.

Namun demikian jawaban tersebut akan dicermati di rapat komisi dan badan anggaran yang akan dilakukan mulai Kamis (31/7/2025).

Hadi menuturkan APBD Kabupaten Trenggalek defisit karena pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi menurun dari Rp 381 miliar ke Rp 375 miliar ditambah adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat sehingga transfer fiskal ke daerah juga menurun.

"Jadi APBD kita defisit tapi bisa dipenuhi dari utang," jelas Hadi.

Alokasi

Sebelumnya diberitakan,  Pemerintah Kabupaten Trenggalek resmi mengajukan utang sebesar Rp 106 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai solusi atas keterbatasan fiskal daerah imbas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Dari total pinjaman tersebut, sebesar Rp 56 miliar akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2025, sedangkan sisanya Rp 50 miliar akan dianggarkan pada APBD induk tahun 2026.

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, menyebut langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah agar pembangunan tidak stagnan di tengah anggaran yang terbatas.

"Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa infrastruktur tidak hanya jadi masalah di Trenggalek. Hampir semua daerah terdampak kebijakan efisiensi dari pusat. Maka kita di daerah mencoba berbagai cara, salah satunya melalui pinjaman. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban agar pembangunan tidak terlalu terkendala," kata Mas Syah usai mengikuti sidang paripurna DPRD Trenggalek, Jumat (18/7/2025).

Meski dana Rp 56 miliar masuk dalam APBD Perubahan, Mas Syah memastikan pelaksanaan realisasi anggaran tidak akan terkendala waktu karena hal tersebut sudah dipertimbangkan baik oleh eksekutif maupun legislatif.

Syah menegaskan, pinjaman tersebut sangat dibutuhkan terutama untuk rehabilitasi dan pembangunan jalanm

Akibat pemangkasan sejumlah pos anggaran dari pusat, kualitas jalan di Trenggalek kini mengalami penurunan signifikan. 

Jika sebelumnya tercatat 75 persen jalan dalam kondisi mantap, kini hanya tinggal 65 persen. 

Penurunan ini tentunya berdampak langsung terhadap kenyamanan pengguna jalan, sekaligus mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer