Pemkab Tulungagung Ogah Berpolemik 13 Pulau yang Dipermasalahkan Trenggalek, Tunggu Arahan Pusat

TRIBUNMATARAMAN.COM |TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung tidak mau ikut menanggapi polemik 13 pulau di pesisir selatan yang isunya kembali diangkat.

Pulau-pulau tanpa penghuni itu disebut menjadi rebutan dengan Kabupaten Trenggalek.

Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, Agus Eko Putranto, menegaskan pihaknya menyerahkan semua pada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagi).

“Pada rapat terakhir sudah diputuskan, semua diserahkan ke Kemendagri. Biar Kemendagri yang memutuskan,” ujar Antok, panggilan akrabnya, Rabu (18/6/2025).

Lanjutnya, sikap ini bukan berarti Pemkab Tulungagung bersikap pasif.

Baca juga: Nekat Hajar Teman Pesta Miras Sampai Pingsan, Warga Sumberagung Tulungagung Ini Ditangkap Polisi

Antok mengatakan, penetapan 13 pulau itu merupakan produk hukum Kemendagri.

Sementara semua proses untuk memutuskan kepemilikan 13 pulau itu juga sudah dilakukan.

“Semua proses sudah dilalui, seperti fasilitasi kedua daerah yang melibatkan  Pemprov Jawa Timur. Semua sepakat diserahkan ke pusat,” ucapnya.

Seingat Antok, proses pembahasan terakhir dilakukan pada Oktober 2024.

Ia menduga, pihak Kemendagri masih meneliti 13 pulau itu.

Apapun hasilnya, Pemkab Tulungagung akan tunduk kepada putusan Kemendagri.

“Bagaimana keputusannya, kita tunggu saja. Kami sekedar menegaskan batas wilayah saja,” jelas Antok.

Sebelumnya Pemkab Tulungagung merasa aneh karena disebut mengklaim 13 pulau milik Trenggalek.

Alasannya, 13 pulau itu masuk wilayah Kabupaten Tulungagung berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Kemendagri itu, Kabupaten Tulungagung mempunyai 27 pulau yang ada di perairan selatan Pulau Jawa.