Sudah Menyiapkan Lahan, Pemkot Blitar Mengusulkan Program Sekolah Rakyat

TRIBUNMATARAMAN.COM | BLITAR - Pemkot Blitar mengusulkan program Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat dan sudah menyiapkan lahan milik daerah untuk pembangunan.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo mengatakan, bahwa Pemkot Blitar sudah mengajukan proposal program Sekolah Rakyat dan sekarang berproses di Kementerian Sosial. 

Menurutnya, dari Kementerian PUPR juga sudah melakukan survei lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Blitar.

Pemkot Blitar menyiapkan lahan milik daerah di sekitar Pusat Layanan Autis, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

"Lokasi yang diajukan untuk Sekolah Rakyat berada di sekitar Pusat Layanan Autis. Kami dipimpin Wali Kota sudah mengecek lokasi," tutur Tri Iman, Rabu (16/4/2025). 

Baca juga: Sudah Siapkan Lahan, Pemkab Tulungagung Menunggu Petunjuk Kemensos RI Untuk Sekolah Rakyat

Dikatakannya, berdasarkan hasil survei, lokasi yang diajukan Pemkot Blitar untuk Sekolah Rakyat strategis dan kemungkinan besar memenuhi persyaratan.

Proses survei akan ditindaklanjuti dengan asistensi dari Kemensos pada Kamis (17/4/2025).

"Kemensos akan mengundang kabupaten/kota termasuk Kota Blitar untuk mengikuti asistensi. Karena, ada 286 kabupaten/kota yang mengajukan usulan program Sekolah Rakyat," lanjutnya.

Dari 286 kabupaten/kota, kata Tri Iman, Kemensos akan membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahap awal. 

Biaya pembangunan Sekolah Rakyat semua ditanggung APBN dan daerah hanya menyediakan lahan. Termasuk operasional sekolah juga akan ditanggung APBN.

"Secara umum, Sekolah Rakyat dikususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, sistem Sekolah Rakyat harus asrama. Artinya, Anak-anak yang Sekolah di Sekolah Rakyat tinggal di asrama, tidak pulang.

"Program Sekolah Rakyat ini untuk memotong rantai kemiskinan, dengan cara budayanya diubah dengan fokus ke pendidikan," ujarnya. 

Tri Iman mengungkapan, berdasarkan survei lapangan, angka anak putus sekolah tinggi disebabkan karena faktor ekonomi keluarga.

Baca juga: Pemkab Blitar Siapkan 44 Desa untuk Pembentukan Koperasi Merah Putih Tahun Ini