Industri Perhotelan Mulai Merasakan Dampak Dari Kebijakan Efisiensi Anggaran

Dalam sekali menyelenggarakan rapat, pemerintah bisa mengeluarkan biaya antara puluhan hingga ratusan juga Rupiah. Dihadapkan kondisi sulit seperti saat ini, pihak Alana mencoba untuk mengurangi pengeluaran dengan cara seperti hemat energi, mengurangi porsi makanan, bahkan ada opsi terakhir yakni merumahkan karyawan.

"Ini momen yang tidak baik, seperti Covid. Semoga tidak separah Covid," harapnya.

Sebagai pelaku usaha, Sistho berharap kebijakan efisiensi dicabut atau direvisi. Ia meminta agar kebijakan itu diringankan, artinya, kegiatan di hotel bisa diselenggarakan dengan kuantitas yang lebih sedikit. Misal turun 50 persen.

Di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basuki mengatakan rata-rata okupansi per hari mencapai 80 persen selama libur Lebaran tahun ini. 

"Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,” ujar Agoes. 

Ia menyampaikan  pengunjung atau tamu hotel yang menginap sebagian besar dari luar Kota Malang. Terbanyak datang dari kota kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sejumlah kota dari Jabar dan Jawa Tengah lainnya. 

Ditambahkan Agoes, rata rata lama pengunjung menginap dua hari lamanya. Mereka bertujuan untuk wisata di seputar wilayah Malang Raya terutama ke kawasan Kota Batu.

“Rata-rata lama stay dua harian. Perkiraannya banyak stay sampai Tanggal 4 April. Ini kami pikir sangat baik karena warga ternyata mulai berwisata di momen H plus 2 Libur Lebaran,” papar Agoes.

Jumlah total kamar hotel yang ada di Kota Malang sebanyak 3.500 kamar lebih. Artinya 3 ribuan lebih kamar hotel di Kota Malang sudah terisi oleh tamu.

Kondisi memang menjadi lebih menantang setelah sepekan Lebaran. Perhotelan harus bisa menarik wisatawan datang ke tempatnya karena tidak bisa lagi mengandalkan kegiatan pertemuan oleh pemerintahan.

(Benni Indo/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer