Sosok Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma

Beberapa tahun kemudian, Yudha mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDI-P mengikuti jejak ayahnya.

Yudha langsung terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Lumajang periode 2019-2024 pada pencalonan pertamanya.

Pada Pileg 2024, Yudha kembali terpilih sebagai anggota dewan dan sempat dilantik pada 21 Agustus 2024. 

Ia kemudian mendapat rekom untuk maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Indah Amperawati. Alhasil ia mundur sebagai wakil rakyat.

Keputusan tersebut ternyata mengantarkannya menjadi orang nomor dua di Kabupaten Lumajang pada usia muda.

Program 100 Hari Bupati Lumajang

Setelah dilantik, sederet pekerjaan tengah menanti Indah Amperawati dan Yudha. 

Menurut Indah, langkah awal yang ia lakukan sebagai Bupati Lumajang dalam 100 hari kerja pertama adalah menata sistem birokrasi Pemkab Lumajang agar lebih efisien.

"100 hari kerja adalah Reformasi birokrasi, perubahan mental birokrasi. Bahwa kami adalah pilihan rakyat dan mereka berharap pemerintahan akan berjalan dengan baik. Melayani rakyat tanpa korupsi," ujar Indah ketika dikonfirmasi.

Indah menambahkan, program kesehatan juga masuk dalam prioritas kerjanya sebagai Bupati Lumajang. 

Saat berkampanye, Indah mengaku banyak menerima keluhan masyarakat perihal pelayajan kesehatan di Puskesmas yang disebut berbayar.

Bupati wanita pertama di Lumajang itu berjanji pelayanan kesehatan di Lumajang dapat diperoleh rakyat secara cuma-cuma.

"Kami mengupayakan universal health coverage ini bisa diterapkan secara 100 persen di Lumajang. Selama ini kami mendengar keluhan masyarakat bahwa ke puskesmas itu bayar Rp 25 ribu dan itu akan kami cabut, sehingga masyarakat tidak akan berbayar lagi," jelas Indah.

Namun, Indah memberikan catatan khusus. Dia menyatakan bahwa janji politiknya tidak akan bisa dia penuhi hanya dalam waktu 1 tahun. 

Indah mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran dirinya sebelum dilantik menjadi Bupati Lumajang tidak ikut menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).