Bawaslu Bantah Ada Politik Uang Dalam Pilkada Jatim 2024 di Trenggalek

TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Bawaslu Trenggalek memastikan tidak menemukan adanya politik dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek, Kamis (28/11/2024).

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin menanggapi pernyataan Tim Khofifah - Emil di Kabupaten Trenggalek yang menyayangkan adanya praktik politik uang di Kabupaten Trenggalek.

"Bawaslu tidak menemukan (politik uang), namun kami memang menerima informasi awal rencana adanya politik uang. Sebelum hal tersebut terjadi kami turun untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak sampai dilakukan," kata Rusman, Kamis (28/11/2024).

Baca juga: Unggul 56 Persen di Trenggalek, Tim Khofifah - Emil Sayangkan Banyaknya Temuan Politik Uang 

Salah satu cara pencegahan tersebut adalah dengan mengeluarkan saran masukan kepada pihak yang diduga melanggar sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi atau dihentikan.

Rusman memastikan Bawaslu Trenggalek telah membekali semaksimal mungkin dam menyiapkan seluruh sumber daya manusia yang ada, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, serta Pengawas TPS melalui sarana formal maupun non formal.

Namun demikian melihat jumlah pengawas pemilu yang ada, Rusman menyadari tidak bisa mengkaver ataupun menjangkau ke seluruh tempat.

"Untuk itulah Bawaslu Trenggalek berharap juga peran serta masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan bersama Bawaslu Trenggalek," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan Plt Ketua Demokrat Trenggalek, Mugianto menyayangkan adanya praktik politik uang di Kabupaten Trenggalek. Ia pun mempertanyakan peran Bawaslu Trenggalek dalam mencegah ataupun menindak perbuatan tersebut.

"Perkembangan yang terjadi di lapangan money politik sangat luar biasa, ini sangat kita sayangkan. Tapi alhamdulillah calon dan tim kita juga menjaga integritas dan tidak akan melakukan hal yang sama," kata Mugianto yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jatim tersebut .

Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan buruk bagi sejarah Pemilu di Kabupaten Trenggalek bahkan di regional Jawa Timur 

Namun demikian ia enggan melaporkan hal tersebut, dan memilih menunggu peran aktif Bawaslu untuk menindaklanjutinya.

"Kita tidak ingin melakukan hal yang provokatif, kita lebih ingin melihat peran Bawaslu itu sendiri seperti apa, kalau memang tidak mampu bekerja lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer