Resmi! APBD Kabupaten Kediri 2025 Disahkan Mencapai Rp3,48 Triliun

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Graha Sabha, Selasa (26/11/2024).

Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dan sejumlah pimpinan DPRD, APBD 2025 disepakati dengan total anggaran mencapai Rp3,48 triliun. 

Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menjelaskan, APBD 2025 dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, pertanian, dan pemberdayaan UMKM. 

"Kami berharap alokasi anggaran ini dapat mendanai program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kediri," ujarnya.  

Baca juga: Diputus Bersalah Ikut Kampanye, Pemkab Tulungagung Rumuskan Sanksi Untuk Kades Tanggulturus

Pendapatan daerah pada APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp3,27 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp863,18 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3,45 triliun, mencakup belanja operasi Rp2,5 triliun, belanja modal Rp276,94 miliar, belanja tidak terduga Rp17,91 miliar, dan belanja transfer Rp651,63 miliar.  

"Untuk pembiayaan daerah, pemerintah mengusulkan penerimaan sebesar Rp212,66 miliar dengan pengeluaran Rp27,5 miliar. Semua ini dirancang untuk menjaga keseimbangan anggaran serta mendukung keberlanjutan program pembangunan," tambah Dewi.  

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, mengapresiasi pembahasan RAPBD yang berlangsung intensif namun tetap produktif. 

"Meskipun ada dinamika dalam pembahasan, semuanya berjalan baik. Masukan dari berbagai pihak telah diterima pemerintah daerah untuk menghasilkan anggaran yang tepat guna," katanya.  

Murdi memastikan bahwa dokumen APBD 2025 akan segera dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan ditandatangani. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi-komisi untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.  

"Pembahasan bersama eksekutif dan legislatif telah selesai dengan baik. Selanjutnya, tinggal pelaksanaan APBD tersebut. DPRD akan terus melakukan kontrol untuk memastikan anggaran ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Murdi.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)