Ratusan Warga Demo di KPU Jember, Tuntut Netralitas Penyelenggara Pemilu

TRIBUNMATARAMAN.COM | JEMBER - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPU Jember, Rabu (13/11/2024).

Dalam aksi itu mereka  meminta komitmen netralitas penyelenggara Pilkada 2024 , Rabu (13/11/2024).

Massa  meminta KPU Jember segera memecat oknum penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak netral.

Azzam, seorang demonstran mengaku, menemukan adanya PPK, PPS dan KPPS menjadi timses Paslon tertentu. Hal tersebut membuat kontestasi Pesta demokrasi berjalan tidak sehat.

"Ada PPK mengarahkan untuk mendukung Paslon tertentu dan buktinya nyata. Padahal KPU, KPPS, PPK, KPPS digaji oleh uang rakyat. Kok malah jadi tim sukses ini yang sangat kami sesalkan," ucapnya.

Seharusnya, kata dia, pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Jember harus berjalan jujur dan adil seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang Pemilu.

"Penyelenggara Pemilu yang harusnya netral, bukan terlibat kampanye. Buktinya J komisioner PPK berinisial J di Sumberbaru dan rekamannya tersebar di WA," ujarnya.

Oleh karena itu, dia juga meminta Pansus Pilkada di DPRD Jember juga turun lapangan untuk cek lokasinya langsung di lapangan untuk memeriksa kebenarannya.

"Kami juga mendesak DPRD Jember untuk turun ke lapangan, melakukan pengawasan demi menjaga Pemilu agar terhindar dari hal-hal yang melanggar demokrasi," kata Azzam.

Hal senada juga dikatakan pengunjuk rasa lainnya bernama Mahatir. Katanya, aksi ini untuk mengutuk semua penyelenggara Pilkada yang menjadi penghianat demokrasi dengan menyalahgunakan wewenang.

"Bagaimana akan lahir pemimpin yang jujur kalau proses demokrasinya gak jujur. Bandit demokrasi ini harus dipecat," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Jember Divisi Sosdilkih, Parmas, dan SDM Jember, Andi Wasis, berjanji akan menindak tegas oknum penyelenggara Pilkada bila terbukti melakukan pelanggaran.

"Kalau terbukti melanggar aturan, kami akan proses dan menindaklanjuti anggota kami. Tapi saya tidak sendirian, ada 5 komisioner di KPU. Jadi keputusan tidak hanya dilakukan saya, tapi 5 komisioner KPU," tanggapnya.

Namun kata Andi, ucapan ini mewakili KPU Jember yang dapat dijadikan pegangan pengunjuk rasa. Kemudian dia meminta pendemo membubarkan diri.

"Ini menjadi pegangan bagi warga terkait kepastian sanksi bagi oknum penyelenggara yang melanggar aturan," ulasnya.

(imam nawawi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer