Camat dan Lurah di Diminta Netral saat Pilkada Kediri 2024, Bakesbangpol : Posisi Mereka Strategis

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Menjelang agenda Pilkada 27 November 2024, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Kediri meminta para camat dan lurah di Kota Kediri untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian disampaikan Plt Kepala Bakesbangpol Kota Kediri, Tanto Widjohari pada pengarahan kepada perwakilan ASN di Pemkot Kediri, Rabu (19/6/2024).

Disampaikan Tanto Widjohari, kegiatan yang dilakukan merupakan upaya Pemkot Kediri untuk menghadirkan pemilu kepala daerah yang kondusif dan adil.

"Masa politik pemilihan kepala daerah ini merupakan masa yang sangat rawan. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan aman. Terlebih sebagai ASN, netralitas harus dijaga sebaik-baiknya," tandasnya.

Diungkapkan, melalui kegiatan ini diharapkan para camat dan lurah dapat menjadi tauladan bagi yang lain. Mengingat camat dan lurah merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Sementara Mandung Sulaksono, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Kediri mengungkapkan, bahwa ASN di Kota Kediri tercatat tidak ada pelanggaran sama sekali selama pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif.

“Zero pelanggaran alias tidak ada pelanggaran, saya rasa para ASN di Kota Kediri termasuk para lurah dan camat ini sudah memahami peraturan tersebut dengan baik dan semoga netralitas tetap terjaga pada pilwali dan pilgub mendatang,” jelasnya.

Mandung mengingatkan supaya lurah dan camat mengikuti setiap tahapan pemilu sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. Sebab camat dan lurah merupakan posisi yang strategis dan berpengaruh.

“Selama tahun politik ini pengawasan ketat dilakukan, terutama rekan-rekan camat dan lurah yang akan banyak mendapat sorotan mengingat posisinya yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarya.

Diminta supaya camat dan lurah selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat guna meminimalisir konflik dan menjaga kondusifitas utamanya di tahun politik pemilihan kepala daerah.

(Didik Mashudi/tribunmataraman.com)