Pilwali Surabaya 2024: Saleh Mukadar Minta PDIP Tak Rekomendasikan Eri Cahyadi, Sebut 7 Alasannya

TRIBUNMATARAMAN.COM - Politisi senior PDI Perjuangan, Saleh Mukadar meminta DPP tak merekomendasikan Eri Cahyadi di Pilwali Surabaya 2024.

Lewat surat, Ketua Banteng Lawas Suroboyo ini menyampaikan 7 alasan agar DPP tak merekomendasikan Wali Kota petahana ini.

Melalui surat bertanggal 9 Juni 2024 yang ditujukan kepada DPP PDI P, DPD PDI P Jatim, dan DPC PDI P Surabaya, Saleh merinci masing-masing alasan tersebut. Mantan relawan Eri di Pilkada Surabaya 2020 lalu ini menyebut ada sejumlah janji dalam kampanye yang tak direalisasikan selama kepemimpinan di Surabaya.

"Di Pilkada sebelumnya, kami masuk sebagai pendukung utama. Namun setelah terpilih, kami kecewa berat karena ada beberapa janji kepada partai maupun rakyat Surabaya yang tak ditepati," kata Saleh dikonfirmasi di Surabaya, Senin (10/6/2024).

Di antara yang menjadi alasan pihaknya adalah penurunan kursi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya berdasarkan hasil pemilu 2024, rekrutmen Outsourcing dengan penghasilan di bawah UMR, hingga penuntasan masalah polemik tanah surat ijo yang urung dilakukan.

"Kalau yang kemarin saja belum dilakukan, mau janji apa lagi nanti?" katanya.

Karenanya, ia berharap PDIP sebagai partai yang menaungi Eri tak merekomendasikan Calon Wali Kota untuk Pilkada 2024.

"Saat ini keputusan (DPP) belum diberikan, kami bersuara agar ini bisa menjadi pertimbangan," kata mantan Ketua DPC PDI P Surabaya periode 2005-2010 ini.

Menurutnya, pandemi Covid-19 hingga pemotongan masa pemerintahan dari lima tahun menjadi tiga tahun tak bisa menjadi alasan tersendatnya program Pemkot. Terutama, terkait program yang secara langsung menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Seharusnya, ada progres. Misalnya soal gaji outsourcing, di pemerintahan Bambang DH maupun Risma (Tri Rismaharini, Wali Kota sebelumnya), belum pernah mendapatkan gaji di bawah UMR," kata mantan Anggota DPRD Jatim ini.

Hal ini ia suarakan setelah mendengar masukan dari berbagai elemen. "Saya bersuara bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan banyak orang. Sebab, waktu itu (kampanye) saya kan di depan (juru kampanye)," katanya.

Lebih lanjut, Saleh menilai masih ada sejumlah kader PDI P lain yang bisa diusung sebagai Calon Wali Kota. Dia menyebut Armuji (Wakil Wali Kota saat ini), Adi Sutarwijono (Ketua DPC PDI P Surabaya/Ketua DPRD Surabaya), Baktiono (Anggota DPRD Surabaya), Agatha Retnosari (Anggota DPRD Jatim), hingga Fuad Bernardi (Anggota DPRD Jatim terpilih/putra Menteri Sosial Tri Rismaharini).

Menurutnya, Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri bisa menunjuk beberapa tokoh yang memiliki potensi tersebut. "Ya silakan. Kan masih banyak orang. Ada Armuji, ada Adi Sutarwijono, ada Agatha, ada Baktiono, ada Fuad. Masih banyak stok kader. Nggak kekurangan gitu lo," katanya.

Menanggapi hal ini, DPC PDI P Surabaya menegaskan bahwa pengurus bersama kader di Surabaya telah bersepakat untuk mengusulkan pasangan tunggal, Eri Cahyadi - Armuji, kepada DPP sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung. Saat ini, kedua tokoh tersebut juga telah mendapatkan surat tugas dari DPP untuk membangun koalisi dengan beberapa partai lain.

Soal beberapa alasan yang dikemukakan Saleh, PDI P Surabaya menegaskan telah terjawab melalui berbagai capaian pemerintah selama ini. "Dibandingkan mengomentari itu, kami memilih fokus untuk bekerja mengawal keputusan partai menuju kemenangan di Pilkada," kata Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya Achmad Hidayat di Surabaya, Senin (10/6/2024).

Achmad memastikan kader PDI P di Surabaya tetap akan solid mengawal keputusan partai nantinya, terutama untuk memenangkan Eri-Armuji. "Warga Surabaya telah merasakan berbagai capaian yang sebagai kesuksesan pemerintahan Cak Eri dan Armuji. Mereka menginginkan adanya keberlanjutan," katanya. 

Berikut Daftar 7 Alasan Banteng Lawas Menolak Mendukung Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya:

1. Janji untuk melaksanakan rapat tiga pilar secara berkala dengan tujuan untuk mendekatkan Partai kepada Rakyat tidak pernah dilakukan selama Yang bersangkutan menjabat sebagai Walikota Surabaya.
2. Janjinya untuk membantu Struktural Partai di bawah DPC bersama Wakil Walikota tidak pernah juga ditepati
3. Janjinya untuk meningkatkan perolehan kursi PDI Perjuangan pada DPRD Surabaya tak terwujud, malah terjadi penurunan karena yang bersangkutan cenderung pasif selama masa kampanye
4. Janjinya untuk memberi pekerjaan outsourcing (OS) kepada putra putri Surabaya dan dengan gaji UMR, hanya sebagian kecil yang direalisasi dengan gaji jauh dibawah UMR.
5. Janjinya untuk warga ber KTP Surabaya otomatis menjadi peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di unit kesehatan manapun tidak ditepati
6. Janjinya untuk menyerahkan tanah surat Ijo kepada pemilik lahan di bawah 200 m2 tidak pernah ditepati
7. Sangat banyak janji kampanyenya yang tidak ditepati sehingga akan sulit bagi Partai untuk membuat janji baru bila harus menawarkan yang bersangkutan

(bobby c koloway/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer