Ulama dan Habaib di Jatim Serukan Tolak Hasil Pemilu 2024, Minta DPR Segera Gelar Hak Angket

TRIBUNMATARAMAN.COM - Sejumlah ulama dan habaib dari berbagai wilayah di Jawa Timur membentuk Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) dan menyatakan menolak hasil Pemilu 2024,  Sabtu (24/2/2024).

Dimotori Jafar Sodiq, Umar Kharar, Zainal Arifin hingga sejumlah ulama lainnya sebagai deklarator, FPPJ menyampaikan empat butir sikap.

"Menyikapi kekacauan dan kontroversi dalam pelaksanaan pilpres 2024, kami atas nama ulama, kiai, habaib, ulama, dan tokoh masyarakat Jawa Timur menyatakan pernyataan sikap," kata habib Zainal Arifin.

Pertama, menolak hasil pemilu 2024. Mereka menilai pemilu 2034 berjalan dengan penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman.

Kedua, mereka juga mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah.

"Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara pemilu," katanya masih dalam butir ketiga pernyataan sikap tersebut.

"Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden RI yang tidak memberi teladan yang baik dalam pelaksanaan pilpres 2024 dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan presiden RI," tandasnya.

Dikonfirmasi seusai acara, Zainal Arifin mengungkapkan bahwa aksi tersebut dilakukan karena keresahan mereka. Menurutnya, ada potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan peserta pemilu.

Sehingga, deklarasi ini bukan sekadar soal potensi perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. "Kita berkumpul, bukan soal angka angka, tetapi kita menginginkan Pemilu ini jujur dan adil. Agar dari proses yang baik itu lahirlah pemimpi yang baik," katanya.

Mereka membulatkan tekad untuk mengawal proses pemilu sehingga berlangsung jujur dan adil. "Jadi kita ini bisa bertemu dari semua komponen yang ada, untuk mengawal Pemilu ini jujur dan adil dan kita akan menentang setiap kecurangan yang ada," katanya.

Pasca deklarasi tersebut, mereka akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Serta mendesak DPR RI segera melakukan hak angket kepada pemerintah atas proses pemilu tersebut.

Mereka mendesak penyelenggara untuk melaksanakan proses pemungutan dengan mentaati aturan. "Kita masih melihat ada banyak kekacauan dibandingkan dengan pemilu Pemilu sebelumnya," ujarnya.

(bobby c koloway/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer