Daftar Caleg Dapil Jatim II yang Diprediksi Lolos ke Senayan?

TRIBUNMATARAMAN.COM - Hasil perolehan suara DPR RI Dapil Jatim II Pasuruan dan Probolinggo memunculkan nama baru yang diprediksi lolos ke Senayan.

Ya, berdasarkan hitungan dari laman pemilu2024.kpu.go.id   dengan progres 87 persen pada Jumat (22/2/2024) sejumlah nama sudah diprediksi lolos ke Senayan.

Meskipun terdapat beberapa nama lama atau incumbent, tetapi juga terdapat nama baru yang diprediksi akan lolos ke DPR RI.

Lantas siapa saja caleg DPR RI dari Jatim II yang diprediksi lolos?

Baca juga: Hasil Sementara Pileg DPR RI Dapil Jatim VI, PDIP Berpotensi Kehilangan 1 Kursi

Puncak perolehan suara dipimpin dari Partai PKB dengan total suara mencapai 422.533. H. Fasiol Riza caleg PKB Incumbent berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 162.128 suara

Urutan kedua diraih oleh Gerindra dengan 285.456 suara. Anwar Sadad pendatang baru berhasil meraih suara terbanyak 80.210.

Posisi ketiga ditempati Partai PDIP dengan perolehan 141.055 suara. Mufti Anam yang juga sosok incumbent berhasil meraih suara 68.353. 

Posisi kursi ke empat diprediksi akan diisi dari partai Golongan Karya atau Golkar dengan suara 139.311. Mukhammad Misbakhun sosok politisi incumbent itu berhasil meraih suara 81.703.

Kursi ke lima, akan diisi oleh Partai Nasdem dengan suara 133.442. Sosok Mohammad Haerul Amri memiliki suara terbanyak di partai itu dengan raihan 42.944.

Desclaimer: Perhitungan surat suara secara resmi akan disampaikan oleh KPU, artikel ini hanya menayangkan prediksi berdasarkan sistem SIREKAP KPU.

SIREKAP Bukan Hasil Final

Sementara itu diketahui Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) bukan jadi penentu hasil dari keseluruhan jumlah penghitungan suara.

Hal itu merupakan respons Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap masifnya kesalahan input data suara pada Sirekap. Bawaslu menilai kesalahan input data tersebut tidak wajar

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan penghitungan suara sah tetap didasarkan pada penghitungan suara secara manual dan berjenjang.

“Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap benar Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi,” kata Bagja dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/2/2024).