Proyek Tol Kediri-Tulungagung Diprediksi Terhambat, Warga Panggungrejo Tolak Ganti Rugi Tanah

TRIBUNMATARAMAN.COM - Puluhan warga di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, mengekspresikan penolakan mereka terhadap nilai ganti rugi yang ditawarkan terkait proyek Tol Kediri-Tulungagung.

Mereka membentangkan spanduk penolakan ini di area persawahan yang menghadap jalan Soekarno-Hatta Tulungagung, Minggu (29/10/2023) siang.

Aksi warga ini sempat mengundang perhatian para pengendara yang kebetulan melintas di jalan utama Tulungagung-Trenggalek ini.

“Kami warga Kelurahan Panggungrejo-Tulungagung menolak penetapan uang ganti rugi Tol Kediri-Tulungagung yang sepihak menindas rakyat,” demikian tulisan yang mereka bentangkan.

Baca juga: Tolak Harga Ganti Rugi Proyek Jalan Tol Kediri - Tulungagung, Warga Panggungrejo Bentangkan Spanduk

Sebelumnya ada 180 bidang tanah di Kelurahan Panggungrejo yang terdampak Tol Kediri-Tulungagung.

Dari jumlah itu, 16 orang sudah terlanjur tanda tangan setuju dengan harga yang ditetapkan tim appraisal.

Salah satu warga yang ikut memasang spanduk ini, Devi Susilowati, mengaku harga ganti rugi yang ditetapkan sangat menindas pemilih lahan.

“Tidak ada negosiasi, tidak ada pemberitahuan harga, tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung dikasih harga ganti rugi,” ujar Devi.

Pihak appraisal menetapkan harga Rp 2,3 juta per meter persegi untuk tanah yang menghadap Jalan Soekarno-Hatta, atau Rp 32,2 juta per ru.

Sedangkan semakin ke belakang semakin murah, ada yang dihargai Rp 420.000 per meter persegi.

Harga itu masih di bawah harga pasaran lahan mereka yang berupa kawasan persawahan produktif.

“Janjinya dulu waktu sosialisasi dilipatgandakan. Tapi nyatanya malah di bawah pasaran,” keluh Devi.

Menurutnya, saat ini harga pembukaan lahan sawah di Kelurahan Panggungrejo, di sekitar SPBU dan GOR Lembupeteng Rp 100 juta per ru.

Bahkan banyak pemilik tanah yang membuka harga di atas angka itu.

Protes warga lainnya adalah, tanah mereka hanya dipakai di bagian depan dan belakang.

“Sisanya yang di tengah tidak punya akses kalau hanya dipakai depan dan belakang saja. Kalau mau dibeli harus dibeli semua,” tegas Devi.

Devi dan kawan-kawan berharap pada musyawarah kedua yang akan diadakan hari Selasa (31/10/2023) di Kantor Kelurahan Panggungrejo.

Warga berharap ada terobosan sehingga ada kesepakatan harga yang memuaskan kedua belah pihak.

Sejauh ini warga terdampak mengaku belum terpikir untuk mengajukan gugatan mengubah harga ini melalui pengadilan.

“Kami diberi tahu, solusi satu-satunya menggugat di pengadilan. Tapi kami tidak berpikir menggugat, apalagi harus dilakukan satu per satu. Kami mana bisa menang,” ucap Devi.

Warga lainnya, Surti Liniko Warsi, mengaku siap berjuang untuk mendapatkan harga yang manusiawi.

Ia mengatakan, sejak awal warga tidak punya niat untuk menjual tanahnya.

Namun setelah didekati tim pengadaan tanah, warga tergerak karena dijanjikan ganti untung yang menggiurkan.

Namun realisasinya, harga yang ditetapkan ternyata jauh dari harapan warga.

Padahal tanah warga adalah lahan pertanian paling subur di kawasan kota, bisa panen 3 kali dalam setahun.

Lokasinya dekat dengan rumah dan bisa diwariskan kepada anak cucu kapan saja.

“Kalau dengan uang pengganti yang sekarang, beli dimana sawah sebagus ini yang dekat rumah? Dapatnya juga sepertiga dari harga pasaran,” papar Surti.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(TribunMataraman.com)