Pemkab Tulungagung Belum Teken Berita Acara Kesepakatan Dana Pilkada, Bupati Tuding KPU Kurang Aktif

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kabupaten Tulungagung termasuk satu dari 15 daerah yang belum menandatangani berita acara kesepakatan besaran dana Pilkada.

Berita acara ini harus ditandatangani antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung dengan Pemkab Tulungagung.

Besaran dana dalam berita acara ini nantinya akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Baca juga: Tulungagung Masuk Daftar 15 Daerah Yang Belum Menandatangani Hibah Dana Pilkada 2024

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengaku pihaknya sudah mulai menyisihkan anggaran selama 3 tahun untuk Pilkada 2024.

Pencairan anggaran ini tergantung tingkat keaktifan KPU dalam menyusun administrasi dan koordinasi dengan Pemkab Tulungagung.

“Pencairan akan dilakukan berdasar penjadwalan yang ada. Harus ada sinergitas,” ucap Bupati, Rabu (23/8/2023).

Terkait belum adanya berita acara soal besaran dana Pilkada, Bupati mengaku KPU pasif di tempat.

Secara teknis pelaksanaan tahapan Pilkada, KPU Tulungagung yang memahami.

Karena itu KPU diminta untuk  selalu berkoordinasi dengan Pemkab Tulungagung.

“Kalau daerah lain sudah, kenapa Tulungagung belum? Inilah pentingnya koordinasi,” tegas Bupati.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, secara terpisah menjelaskan, Pemkab menyisihkan dana sekitar Rp 65 miliar untuk Pilkada.

Besaran dana ini sudah dituangkan dalam Perda Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan alokasi khusus untuk KPU Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 43 miliar.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dianggarkan Rp 11 miliar.

“Sebelumnya ada usulan dari KPU Tulungagung, kemudian kami sesuaikan ketemu angka Rp 43 miliar itu,” ungkap Galih.