BREAKING NEWS - Kepala Dinas Dukcapil Surabaya Diganti Setelah Ada Temuan 40 KK Dalam Satu Domisili

TRIBUNMATARAMAN.COM - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengganti Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Surabaya sebelumnya,  Agus Iman Sonhaji dipindah menjadi Asisten Pememerintah.

Pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan ratusan perangkat dinas yang lain di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kepada Kadispendukcapil yang Baru

"Perputaran ini berdasarkan kontrak kinerja dan hasil penilaian tim ahli. Ada perputaran di beberapa dinas," kata Cak Eri usai pelantikan.

Melalui pergantian ini, Agus digeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. "Pak Agus menjadi Asisten 2," kata Wali Kota Eri.

Agus mengisi jabatan yang ditinggalkan Irvan Widyanto. Dalam pelantikan ini, Irvan yang pernah menjabat Kasatpol PP di era Risma itu kini ditunjuk menjadi Staf Ahli.

"Saya butuh staf ahli yang garang-garang. Staf ahli harus bisa mengendalikan OPD," katanya.

Di posisi barunya, Irvan akan melapor kepada Wali Kota terkait kinerja masing-masing dinas. 

"Setiap 3 hari sekali, staf ahli harus bisa memaparkan inflasi, kemiskinan, dan stunting, serta lainnya. Sebab, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) nggak bisa kerja sendiri. Staf Ahli berada full di dalam. Sehingga, tugas Sekda dibagi dengan Staf Ahli," katanya.

Sedangkan posisi Agus kemudian digantikan Eddy Christijanto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Surabaya. Sedangkan posisi Kasatpol PP lantas diisi M Fikser yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

"Pak Kasatpol PP masuk ke Dispendukcapil. Pak Fikser ada di Kasatpol PP.  Namun, Pak Fikser jabatan definitifnya sebagai Kasatpol PP," katanya.

Rotasi pejabat tersebut tak lama setelah adanya temuan soal satu domisili yang digunakan oleh 40 KK. Pemkot Surabaya menemukan adanya tren masyarakat pendatang melakukan "titip alamat" demi masuk KK Surabaya.

Dengan memiliki KK Surabaya, warga pendatang bisa merasakan bantuan dari Pemkot. Misalnya, pendidikan gratis, kemudahan akses kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya.

Padahal, selama ini anggaran APBD Pemkot Surabaya diprioritaskan kepada warga membutuhkan di Surabaya yang minimal 5 tahun tinggal di Surabaya. Apabila banyak pendatang lantas berharap bantuan, Intervensi dikawatirkan akan kurang tepat sasaran dan tak optimal.

Wali Kota menegaskan, terhadap temuan seperti ini pihaknya akan melakukan penertiban. "Berdasarkan data dukcapil, ada satu rumah 40 KK. Itu kan nggak masuk akal," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.