Pemkab Tulungagung Kejar Utang Para Mantan Penyewa Ruko Belga, 6 Orang Menghilang

Bupati hanya menekankan upaya penagihan terus dilakukan kepada para mantan penyewa Ruko Belga ini.

“Selamanya akan menjadi piutang daerah selama belum dibayarkan. Ke depan bisa saja menjadi temuan BPK,” ujar Catur.

Sebelumnya Pemkab juga menyiapkan langkah untuk melakukan penyitaan aset kepada para mantan penyewa Ruko Belga ini.

Namun kali ini Catur kembali menegaskan, lebih menekankan upaya persuasi.

Diakuinya, upaya pelacakan aset cukup sulit dilakukan dan membutuhkan waktu.

Masalah ini bermula saat 51 Ruko Belga ini disewa oleh 36 orang selama 20 tahun dan habis pada tahun 2014.

Para penyewa lalu ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) 20 tahun lagi.

Namun permintaan ini ditolak oleh Pemkab Tulungagung, karena 20 tahun terlalu lama sehingga aset Pemkab beresiko hilang.

Pemkab menawarkan opsi sewa setiap lima tahun dan bisa diperbarui.

Tawaran ini ditolak, dan 36 penyewa ini memilih menggugat secara perdata pada 2015 lalu.

Sehingga terhitung dari tahun 2014 hingga saat ini para penyewa tidak pernah membayar uang sewa.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung memenangkan Pemkab Tulungagung.

Pengadilan memerintahkan para penyewa mengosongkan ruko dan akan dikembalikan ke Pemkab Tulungagung.

Selain itu para penyewa wajib membayar uang sewa dengan rincian yang disebut dalam putusan MA, dengan total Rp 22 miliar.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer