305.408 Warga Tulungagung Belum Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Kesehatan

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kabupaten Tulungagung masih jauh dari target Universal Health Coverage (UHC), dengan patokan 95 persen kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dari total penduduk 1.127.628 yang terdata, hanya 67,92 persen yang sudah ikut BPJS Kesehatan.

Rinciannya, sebanyak 765.839 telah ikut BPJS Kesehatan, dan 305.408 belum ikut BPJS Kesehatan.

Baca juga: Capaian UHC di Kota Kediri Diklaim Sudah 100 Persen

Dibanding Kabupaten Trenggalek dan Pacitan yang juga di bawah BPJS Cabang Tulungagung, capaian ini masih di bawahnya.

Kabupaten Pacitan sudah mencapai 78,03 persen, sedangkan Kabupaten Trenggalek mencapai 73,32 persen.

“Memang masih jauh angkanya dari UHC 95 persen. Kami berupaya bersinergi dengan Pemda, badan usaha dan institusi lain untuk mencapai target UHC,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Agung Priyono.

Dari total kepesertaan, tertinggi berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, sebanyak 388.374 orang.

Baca juga: BPJS Kesehatan Kirim Tamu Misterius Untuk Memastikan Peningkatan Layanan Faskes yang Bekerja Sama

Disusul Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 137.194 orang dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) sebanyak 93.428 orang.

Selebihnya dari kepesertaan yang ditanggung Pemkab Tulungagung sebanyak 66.443orang, Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPUPN) sebanyak 60.188 dan  Bukan Pekerja 20.212 orang.

Masih menurut Agung, mayoritas masyarakat Tulungagung sebenarnya mampu bayar iuran mandiri.

Namun kemampuan itu belum tergugah, karena masih ada layanan yang dianggap belum sesuai ekspektasi.

Karena itu Agung mengaku bertugas memastikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini semakin baik.

“Kami terus meningkatkan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga akan mendorong masyarakat yang belum ikut,” ujarnya.

Agung menduga, rendahnya kepesertaan BPJS Kesehatan ini tidak lepas karena Tulungagung sebagai basis pekerja migran.

Mereka merasa mampu berobat secara mandiri, dengan biaya sendiri tanpa ikut BPJS Kesehatan.

Meski begitu BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan Pemda, badan usaha dan institusi lain untuk menggenjot kepesertaan.

“Kami berupa mewujudkan Tulungagung bisa mencapai UHC 2024, seperti yang dicanangkan oleh Presiden,” tegas Agung.

BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kepesertaan.

Sebab sesuai dengan amanat undang-undang, kepesertaan JKN ini adalah wajib.

Dengan demikian harus ada upaya paksa kepada para pihak, seperti pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Kesehatan.

“Ini salah satu obyek kerja sama kami, karena undang-undangnya mewajibkan,” pungkas Agung.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer