Tersangka Korupsi Proyek PUPR Tulungagung Mengembalikan Kerugian Negara, Minggu Depan Tahap Dua

Penasehat Hukum AK, Bambang Suhandoko, mengatakan pengembalian ini bentuk itikad baik dari kliennya.

Sebenarnya proyek empat jalan itu dikerjakan empat pihak yang berbeda.

Namun secara formal proyek itu dimenangkan oleh PT Kya Graha milik AK.

"Karena secara formal benderanya AK, maka ada itikad baik untuk mengembalikan dugaan kerugian yang timbul," ungkap Bambang.

Lanjutnya, pengembalian ini akan menjadi pertimbangan hukum yang meringankan.

Bambang mengaku masih menunggu proses hukum lebih lanjut.

Sebab pihaknya perlu mempelajari berkas perkara, sebelum merumuskan strategi pembelaan di persidangan.

"Kalau sekarang belum bisa komen, karena berkasnya belum dapatkan," pungkas Bambang.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019, karena ada kelebihan bayar  dari empat proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung.

Kelebihan bayar terjadi karena hasil pekerjaan di bawah spesifikasi, namun negara tetap membayar penuh.

Saat itu PT Kya Graha selaku kontraktor diminta mengembalikan kelebihan bayar senilai Rp 2,2 miliar. 

AK selaku sebagai direktur PT Kya Graha tidak memanfaatkan masa sanggah dan tidak mau mengembalikan seperti klaim BPK RI.

Unsur pidana korupsi pun terpenuhi, karena ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Kejari Tulungagung yang menangani perkara ini kemudian menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menghitung ulang kerugian.

Hasilnya terdapat peningkatan kerugian dari hitungan BPKP menjadi  Rp 2,4 miliar.