Breaking News:

UMP Jatim 2022

UMP Jatim Tahun 2022 Naik Jadi Rp 1.891.567

Upah Minimum Provinsi atau UMP Jatim tahun 2022 diputuskan hanya naik sebesar Rp 22.790 menjadi Rp 1.891.567

Editor: eben haezer
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahroh
Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono saat memimpin konferensi pers soal penetapan UMP Jatim tahun 2022. 

Sedangkan Inflasi September 2020 – September 2021 Menurut Provinsi adalah 1,92 persen. Untuk data inflasi atau pertumbuhan ekonomi, digunakan nilai/besaran yang paling tinggi sebagai dasar perhitungan, sehingga untuk UMP Jawa Timur Tahun 2022 digunakan data inflasi sebesar 1,92 persen sebagai dasar perhitungan.

Baca juga: 6.294 Pekerja di Blitar Sudah Terima Bantuan Subsidi Upah

Meski begitu, diakui Heru bahwa dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 12 November 2021 terdapat 2 usulan berbeda. 

Unsur pemerintah dan unsur pengusaha menyepakati penetapan UMP Jawa Timur Tahun 2022 tetap mempedomani regulasi yang berlaku, yang berdasarkan perhitungan menggunakan formula penyesuaian upah minimum. Dimana diperoleh persentase kenaikan 1,22 persen atau naik Rp. 22.790,04. Sehingga besaran UMP Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 1.891.567,12,-.

Sedangkan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan besaran nilai UMP Jawa Timur Tahun 2022 naik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan kenaikan tersebut akan memposisikan besaran UMP Jawa Timur tahun 2022 di kisaran antara batas atas dan batas bawah UMP Jawa Timur.

Selain itu kelompok pekerja juga berdalih bahwa UMP Jawa Timur Tahun 2021 masih menjadi salah satu UMP terendah di Indonesia.

Kemudian menurut mereka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan unsur pekerja masih mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan UMP Jawa Timur Tahun 2022.

"Terkait usulan unsur serikat pekerja tersebut, maka dalam prosesnya Ibu Gubernur Jawa Timur beberapa kali mengadakan pertemuan bersama tokoh-tokoh serikat pekerja di Jawa Timur untuk mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan tuntutan yang disampaikan untuk besaran kenaikan di atas regulasi," tegas Heru.

"Guna mengakomodir hal tersebut, Ibu Gubernur juga menyampaikan konsep kenaikan dalam 3 (tiga) skema, yaitu kenaikan sebesar Rp. 50.000,-, Rp. 75.000,- dan Rp. 100.000,-, serta menganalisa dampak yang mungkin terjadi terhadap UMK beberapa Kab./Kota jika hal tersebut diterapkan," tandasnya.

Heru menyatakan, pada 16 November 2021 Kementerian Dalam Negeri RI mengadakan Rakor Pengupahan dengan beberapa Gubernur bersama Menkopolhukam, Mennaker, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Irjen Kemendagri.

Selanjutnya, dengan berdasarkan pada hasil rakor tersebut, maka dilakukan konsultasi kepada Kemnaker RI terkait upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved