Pemkab Tulungagung Justru Dapat Tambahan Rp132 Miliar di Tengah Pemangkasan Dana TKD Nasional

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Di saat banyak daerah menghadapi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemkab Tulungagung justru bernapas lega.

 Untuk tahun anggaran 2026, kabupaten ini tidak terkena efisiensi, bahkan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp132 miliar.

Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, usai menghadiri kegiatan di Kampus STAI Diponegoro Ngantru, Jumat (10/10/2025) sore.

“Alhamdulillah, kita tidak kena efisiensi seperti daerah lain. Bahkan ada tambahan sekitar Rp 132 miliar,” ucapnya.

Seharusnya Pemkab Tulungagung terkena pemotongan dana TKD 24,6 persen atau sekitar Rp 400 miliar, dari nilai sekitar 1,6 triliun.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Hadiri Seminar Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional di Nganjuk

Namun Gatut Sunu mengatakan, di tengah upaya efisiensi ini dirinya terus berupaya melakukan lobi ke berbagai instansi di Jakarta, seperti Bappenas, Kementerian PUPR, dan DPR RI.

Gatut mengaku membawa data kerusakan infrastruktur di Tulungagung yang massif, agar mendapatkan bantuan keuangan.

“Kami pasif, terus berusaha mencari terobosan bagaimana agar bisa membangun infrastruktur di tahun 2026,” tegasnya.

Hasilnya nilai TKD ke Pemkab Tulungagung tidak berubah, bahkan mendapat tambahan Rp 132 miliar.

Anggaran ini nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi skala prioritas.

Sejumlah proyek yang disasar antara lain, perbaikan jalan rusak, perbaikan jalan sirip Jalur Lintas Selatan (JLS) , jalan pertanian dan irigasi pertanian.

“Tidak hanya pemerintah pusat, kami juga cari bantuan anggaran ke Provinsi,” katanya.

Pengusaha bahan bangunan ini menyatakan, tambahan anggaran ini akan meningkatkan perbaikan infrastruktur di 2026.

Namun Gatut Sunu meminta masyarakat tidak memojokkan, dengan anggaran besar maka korupsinya juga besar.

Menurutnya, tambahan anggaran hasil kerja untuk memastikan pembangunan di Tulungagung.

“Kita sudah bekerja masih disalahkan, tidak bekerja juga disalahkan,” pungkasnya.  

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

Editor: Farid Mukarrom