Dewan Pendidikan Tulungagung Dinilai Tak Bersuara di Tengah Kacau PPDB dan Dugaan Jual Beli Seragam

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung mulai dipertanyakan publik.

Lembaga yang seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal mutu dan kebijakan pendidikan ini dinilai tidak menunjukkan peran nyata, terutama saat berbagai persoalan pendidikan mencuat.

Ketika carut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terjadi, Dewan Pendidikan sama sekali tak terdengar suaranya. Hal serupa juga tampak saat dugaan praktik jual beli seragam di SMA dan SMK negeri diungkap oleh sejumlah wartawan.

“Wartawan bahkan kesulitan mencari komentar Dewan Pendidikan terkait kekisruhan pendidikan di Tulungagung,” ujar Pendik, salah satu jurnalis lokal, Jumat (10/10/2025).
 
Tak Ada Hasil Nyata Sejak Dibentuk 2021

Pengakuan senada datang dari Koordinator Sekretariat Dewan Pendidikan Tulungagung, Hery Widodo, yang secara terbuka menyatakan bahwa sejak lembaga itu dibentuk pada 2021, belum ada hasil kerja konkret.

“Dewan Pendidikan hanya beberapa kali rapat, itu pun tidak pernah dilakukan di sekretariat resmi kami di Dinas Pendidikan Tulungagung,” ungkap Hery.

Menurutnya, sejumlah anggota sekretariat sebenarnya sudah berulang kali mengusulkan agar Dewan Pendidikan lebih aktif menanggapi isu-isu pendidikan yang muncul di daerah. Namun, usulan tersebut tidak pernah direspons.

“Kami sudah teriak-teriak dari awal agar Dewan ini berfungsi sebagaimana mestinya, tapi tidak pernah ada hasil,” keluh Hery.
 
Hery mencontohkan, saat isu jual beli seragam di sekolah negeri mencuat ke publik, ia sempat memberikan pendapat secara pribadi sebagai praktisi hukum dan aktivis pendidikan. Namun, secara kelembagaan Dewan Pendidikan diam dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi.

Situasi serupa terjadi ketika PPDB 2024 menuai banyak kritik dari masyarakat. Hery mengaku sudah mengusulkan agar Dewan segera menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah konkret, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan.

“Saya sampai mengatakan kalau memang tidak punya waktu, lebih baik mundur saja dan digantikan orang yang mau bekerja. Karena yang dirugikan adalah anak-anak dan orang tua,” tegasnya.
 
Berdasarkan struktur yang ada, Dewan Pendidikan Tulungagung beranggotakan 11 orang dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Kadin, LDII, UIN Tulungagung, HIPKI, LP Ma’arif, Universitas Tulungagung, Wahidiyah, Yayasan Yohanes Gabriel, dan PGRI.

Selain itu, terdapat tujuh orang di sekretariat, dengan Hery Widodo ditunjuk sebagai koordinator sekretariat mewakili tokoh masyarakat.

Namun, meski komposisinya cukup beragam, kinerja lembaga ini dinilai belum mencerminkan harapan publik.

Minimnya respons Dewan Pendidikan terhadap berbagai polemik pendidikan kini menjadi sorotan banyak pihak. Publik menilai, lembaga yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi masyarakat dan pengawas kebijakan pendidikan daerah justru tenggelam dalam diam.

Jika kondisi ini berlanjut, Dewan Pendidikan dikhawatirkan hanya akan menjadi lembaga simbolis tanpa fungsi strategis.

“Kita butuh Dewan Pendidikan yang berpihak pada kepentingan anak-anak, bukan sekadar nama dalam struktur,” tutup Hery.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)