Respons DPRD Trenggalek saat Digeruduk Mahasiswa yang Soroti Pendidikan

Arik mengungkapkan salah satu poin yang menarik perhatiannya adalah laporan mengenai adanya sekolah dasar (SD) yang jumlah gurunya lebih banyak daripada jumlah muridnya.

Terkait hal ini, ia membuka peluang untuk melakukan penggabungan sekolah atau regrouping.

"Kalau memang tidak memungkinkan berdiri sendiri, ya regrouping. Asalkan persyaratannya sesuai aturan, seperti jarak antar sekolah dan jumlah murid. Daripada mubazir tidak ada muridnya," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Trenggalek Terima Kunjungan Pemprov Aceh: Belajar Implementasi Transaksi Non Tunai 

Tak hanya masalah jumlah murid, DPRD juga dikejutkan dengan informasi mengenai puluhan sekolah di Trenggalek yang hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif.

"Saya baru tahu hari ini kalau memang ada sekolahan yang tidak mempunyai kepala sekolah. Ada apa? Harusnya posisi itu menjadi kebanggaan sekaligus amanah. Ini harus diusut kenapa sampai kosong," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Trenggalek telah bersepakat dengan GMNI untuk menggelar pertemuan lanjutan yang lebih teknis pada pekan depan.

Pertemuan tersebut nantinya akan melibatkan dinas-dinas terkait atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membedah permasalahan pendidikan di Trenggalek secara lebih mendalam.

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)