Respons DPRD Trenggalek saat Digeruduk Mahasiswa yang Soroti Pendidikan

TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Belasan mahasiswa yang berasal dari dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (13/5/2026).

Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan sejumlah rapor merah dan pekerjaan rumah (PR) besar terkait kondisi pendidikan. Baik di tingkat nasional maupun lokal di Kabupaten Trenggalek.

Ketua DPC GMNI Trenggalek, Rian Firmansyah menyatakan aksi ini merupakan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 

Menurutnya, kendati tanggal peringatan telah lewat, namun esensi menyuarakan persoalan pendidikan tidak mengenal kata terlambat.

Baca juga: Sikapi Isu Larangan Fotokopi e-KTP, Disdukcapil Kediri : Bukan Dilarang Tapi Wajib Lebih Hati-hati

"Kami rasa masih banyak sekali pekerjaan rumah pendidikan, baik untuk Kabupaten Trenggalek sendiri maupun Indonesia secara umum," terang Rian Firmansyah ditemui di lokasi aksi depan DPRD Trenggalek, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu poin utama yang dibawa adalah desakan terkait transparansi pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). 

Pihaknya menuntut agar pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dalam penyusunan regulasi tersebut.

Tak hanya isu nasional, GMNI juga menyoroti berbagai ketimpangan pendidikan di daerah, mulai dari sarana prasarana yang tidak layak, gaji guru, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

"Di Trenggalek, kami menyoroti kasus bullying (perundungan) di sekolah, pungutan liar (pungli), kekerasan, hingga fasilitas sekolah yang tidak memadai," tegasnya.

Rian juga mengkritik langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dalam menangani isu sosial di sekolah.

Ia menilai upaya pendampingan dari dinas terkait, seperti Dinas Sosial (Dinsos) P3A, selama ini masih bersifat seremonial.

"Kami ingin pendampingan itu benar-benar menyentuh siswa SD hingga SMA, bukan sekadar seremonial. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami memiliki draf rencana sendiri yang akan kami selesaikan dengan cara kami," tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Trenggalek, Arik Sriwahyuni yang menemui bersama Subandi menyambut baik masukan dari para mahasiswa.

Pihak Legislatif menegaskan berada di barisan mahasiswa, sekaligus siap mengawal tuntutan tersebut.

"Tadi ada aspirasi dari adik-adik mahasiswa GMNI yang intinya memberikan beberapa tuntutan untuk segera kita selesaikan. Insyaallah, 45 anggota DPRD ada di pihak mahasiswa," ujar Arik Sriwahyuni.

Arik mengungkapkan salah satu poin yang menarik perhatiannya adalah laporan mengenai adanya sekolah dasar (SD) yang jumlah gurunya lebih banyak daripada jumlah muridnya.

Terkait hal ini, ia membuka peluang untuk melakukan penggabungan sekolah atau regrouping.

"Kalau memang tidak memungkinkan berdiri sendiri, ya regrouping. Asalkan persyaratannya sesuai aturan, seperti jarak antar sekolah dan jumlah murid. Daripada mubazir tidak ada muridnya," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Trenggalek Terima Kunjungan Pemprov Aceh: Belajar Implementasi Transaksi Non Tunai 

Tak hanya masalah jumlah murid, DPRD juga dikejutkan dengan informasi mengenai puluhan sekolah di Trenggalek yang hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif.

"Saya baru tahu hari ini kalau memang ada sekolahan yang tidak mempunyai kepala sekolah. Ada apa? Harusnya posisi itu menjadi kebanggaan sekaligus amanah. Ini harus diusut kenapa sampai kosong," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Trenggalek telah bersepakat dengan GMNI untuk menggelar pertemuan lanjutan yang lebih teknis pada pekan depan.

Pertemuan tersebut nantinya akan melibatkan dinas-dinas terkait atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membedah permasalahan pendidikan di Trenggalek secara lebih mendalam.

(Madchan Jazuli/TribunMataraman.com)