Banyak Risiko, Pemkab Trenggalek Urung Ajukan Pinjaman ke PT SMI Tahun 2025

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengurungkan untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada akhir tahun anggaran 2025 atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Anjang Purwoko menyebutkan pinjaman tersebut akan diajukan pada awal tahun anggaran 2026.

"Pinjaman ini belum terealisasi tahun ini, karena kita belum mengajukan. Direncanakan pinjaman akan direalisasikan awal tahun depan," kata Anjang, Kamis (9/10/2025).

Anjang mengakui, awalnya Pemkab berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 106 miliar ke PT SMI.

Dari total pinjaman tersebut, sebesar Rp 56 miliar akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2025, sedangkan sisanya Rp 50 miliar akan dianggarkan pada APBD induk tahun 2026.

Namun ada sejumlah pertimbangan hingga pinjaman di APBD Perubahan 2025 diurungkan dan lebih memilih difokuskan di tahun 2026.

"Yang pertama kita harus benar-benar mematangkan perencanaan dan memenuhi kelengkapan persyaratan dari PT SMI," ucap Anjang.

Lalu yang kedua, waktu pelaksanaan proyek di anggaran perubahan relatif lebih sedikit karena proyek tersebut harus diselesaikan sebelum ganti tahun anggaran.

Baca juga: Mengaku Polisi, Begal di Trenggalek Gondol Sepeda Motor Anak Pulang Sekolah 

Hal tersebut diperparah dengan adanya cuaca yang tidak menentu dan adanya anomali cuaca kemarau basah sehingga sedikit banyak membuat proses rehabilitasi atau perbaikan jalan menjadi tidak optimal.

"Kalau dilaksanakan tentu sangat berisiko, sehingga dalam perubahan kita fokus melengkapi persyaratan untuk pinjaman itu," terang Anjang.

Dengan perencanaan yang matang, Anjang berharap eksekusi rehabilitasi jalan bisa lebih optimal dan hasilnya pun akan lebih baik.

Pemkab sendiri berharap pinjaman tersebut bisa disetujui dan diakomodir oleh PT SMI.

"Rencana kami pembayarannya didampingi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebelum dilakukan pembayaran," ucap Anjang.

"Ketika fisik selesai akan ada audit dulu dari BPKP. Upaya ini untuk memastikan apa yang kita bayarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan," pungkasnya.

(Sofyan Arif Candra/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik