Pemkot Kediri Minta Petugas Turun ke Lapangan, Hindari Data Tak Valid yang Buat Bantuan Meleset

TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang digelar di Hotel Lotus Garden itu menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama dalam menjalankan berbagai program bantuan pemerintah. Menurutnya, kesalahan data dapat memicu ketidaktepatan penyaluran bantuan hingga menimbulkan keluhan dari masyarakat.

"Kalau data tidak valid, akhirnya yang dikomplain kader. Misalnya ada warga yang rumahnya tidak layak tapi belum pernah mendapat bantuan. Karena itu, setelah memahami materi dari narasumber, harus benar-benar dilaksanakan di lapangan," katanya.

Mbak Wali, sapaan akrab Vinanda, meminta seluruh kader dan petugas survei lebih teliti saat melakukan pendataan masyarakat. Ia menekankan bahwa proses verifikasi tidak cukup hanya mencatat identitas warga, melainkan juga harus melihat kondisi sosial dan ekonomi secara langsung.

Baca juga: Harga Sapi di Kediri Naik Rp 1-2 Juta Per Ekor, DKPP Rutin Periksa Hewan Kurban

Menurutnya, kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, penggunaan LPG 3 kilogram, hingga riwayat bantuan yang pernah diterima menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pemerintah. Dengan pendataan yang rinci, pemerintah dapat menyusun kebijakan sosial yang lebih tepat.

"Nanti bisa dilihat kondisi rumahnya, kendaraannya, penggunaan LPG 3 kilo, hingga bantuan apa saja yang pernah diterima. Kalau ada kondisi kesehatan tertentu seperti stunting, stroke, atau ODGJ juga bisa dicatat. Semua itu penting agar pemerintah memiliki data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Ia juga mencontohkan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang memiliki persyaratan tertentu, salah satunya kepemilikan sertifikat hak milik. Karena itu, proses verifikasi lapangan dinilai sangat penting agar bantuan yang diberikan tidak menyalahi aturan.

Selain meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, validasi data juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemkot Kediri berharap tidak ada lagi warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat dari pendataan.

"Ini juga menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Karena dari data yang valid, program pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkap Vinanda di hadapan peserta bimtek.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kediri juga menyerahkan peralatan survei kepada petugas lapangan yang terdiri dari TRC, TAGANA, TKSK, dan relawan sosial. 

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)