Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Pastikan Seluruh SPPG Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri memastikan seluruh SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan telah menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa setiap proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan bagi anak sekolah hingga ibu hamil dilakukan sesuai standar kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dr. Ahmad Khotib mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap operasional SPPG terus dilakukan secara rutin.

Pihaknya memastikan mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi makanan telah memenuhi standar kebersihan yang ketat.

"Sampai hari ini, seluruh SPPG sudah menerapkan sistem pengawasan makanan berbasis SLHS. Mulai dari pembelian bahan baku, penyimpanan, pengolahan, sampai distribusi, semuanya diawasi sesuai prosedur," kata Khotib, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, Dinkes Kabupaten Kediri telah menerbitkan sebanyak 67 SLHS dari total 75 SPPG yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari target 150 titik SPPG yang akan melayani anak sekolah, ibu hamil, serta masyarakat rentan gizi di berbagai kecamatan.

"Alhamdulillah, 75 SPPG sudah terbentuk dan hampir semuanya telah kami terbitkan sertifikat SLHS. Langkah ini untuk memastikan setiap makanan yang disajikan aman dan bergizi," tegasnya.

dr. Khotib menjelaskan, penerbitan SLHS ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang percepatan penerbitan SLHS.

Menindaklanjuti surat tersebut, Dinkes bersama Satgas Percepatan Pangan Bergizi Terpadu Kabupaten Kediri melakukan pelatihan penjamah makanan dan inspeksi kesehatan lingkungan di setiap SPPG.

"Keamanan pangan menjadi prioritas. Kami sudah melakukan pelatihan bagi seluruh penjamah makanan dan inspeksi langsung agar standar higienitas benar-benar diterapkan sebelum SLHS diterbitkan," imbuhnya.

Baca juga: Dua Santriwati Korban Tertimpa Atap Kamar Ponpes di Besuki Situbondo Masih Dirawat di RS

Selain pengawasan dari Dinkes, setiap SPPG juga memiliki struktur organisasi internal yang terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan tenaga operasional.

Masing-masing bertugas sesuai bidangnya, mulai dari belanja bahan, pengolahan makanan, hingga proses pengemasan.

"Setiap SPPG minimal melibatkan 48 hingga 50 pekerja. Jadi, dari total 57 SPPG yang sudah berjalan, ada lebih dari 2.500 orang yang mendapat lapangan pekerjaan baru," jelas Khotib.

Ia menambahkan, selain menjalankan fungsi produksi pangan bergizi, keberadaan SPPG juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Program ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan tenaga kerja lokal, terutama ibu rumah tangga dan relawan desa.

"Alhamdulillah, meskipun tahapannya bertahap, seluruh SPPG sudah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ini bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga pemberdayaan masyarakat," katanya.

Dinkes Kabupaten Kediri juga akan terus melakukan evaluasi bulanan terhadap seluruh SPPG.

Baca juga: Jadwal Liga 2 Pekan Ini Persiraja, PSS Sleman vs Persipura, Persela, PSMS, Deltras

Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan lintas sektor seperti Satgas Percepatan Gizi Terpadu, akademisi, hingga mahasiswa gizi yang ditugaskan melakukan pendampingan langsung di lapangan.

"Setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi. Kami ingin pastikan SPPG berjalan konsisten, menjaga kebersihan, dan terus berinovasi dalam penyajian menu sehat," pungkas dr. Khotib.

Program SLHS dan penguatan SPPG ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan keamanan pangan dan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik