Pajak MBLB Kabupaten Blitar Capai Rp 1,6 Miliar November Ini, Bapenda Optimistis Penuhi Target

"Ini merupakan salah satu langkah besar kami. Karena kami melihat potensinya luar biasa. Kami punya Gunung Kelud dan punya komoditas luar biasa di selatan," katanya.

"Selama ini pemungutan pajak MBLB belum terkelola dengan baik, sehingga kami identifikasi kebocoran di mana, lalu membuat strategi dan merumuskannya. Per Juli 2025, kami eksekusi dengan mendirikan sejumlah pos pengawasan MBLB," lanjutnya. 

Dengan sistem itu, setiap truk pengangkut material tambang wajib membawa surat tanda pengambilan (STP) yang diterbitkan oleh Pemkab Blitar setelah wajib pajak terdata.

STP menjadi bukti legal bahwa material telah dikenakan pajak. Sistem ini memperkuat mekanisme self-assessment dengan pengawasan lapangan melalui pos-pos pantau.

"Sekarang para truk pengangkut material tambang harus mendapatkan STP dari penambang. Karena wajib pajaknya panambang. Untuk melewati pos pengawasan, truk harus bisa menunjukkan STP kepada petugas," ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakannya, Bapenda tidak bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan pemungutan pajak MBLB. 

Untuk itu, sesuai arahan Bupati Blitar, Bapenda butuh dukungan dari beberapa OPD lain, seperti DPUPR dan Bagian Perekonomian untuk optimalisasi pemungutan pajak MBLB.

"Sekarang, kami sedang menyusun Satgas MBLB Bapenda. Ini upaya kami sinergitas dengan para pihak lain. Untuk tarif pajak MBLB yaitu 20 persen dari nilai jual hasil pengambilan, yang dihitung perkalian volume atau tonase pengambilan," katanya. (ADV)

(Samsul Hadi/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik