Meskipun dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) disebutkan bahwa surat tugas tersebut akan segera dicabut, tak ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban atas dana yang terlanjur dikumpulkan.

“Kalau benar jumlah pedagang di Jokul hampir 200 orang, dikali Rp5.000 setiap hari, nilainya sangat besar. Ke mana uang itu mengalir?. Tidak ada audit, tidak ada transparansi,” ungkapnya.

Aksi ini menjadi sorotan karena menyangkut prinsip dasar pengelolaan aset publik. Para demonstran menuntut reformasi pengelolaan kawasan wisata yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan segelintir kelompok.

Baca juga: Daftar Dana Desa Terbaru Kabupaten Kediri 2025, Intip Desa Ini yang Terima Paling Banyak

Pada aksi unjuk rasa tersebut, juga terlihat ada salah satu demonstran yang tampak dengan bebas mengibarkan bendera One Piece di depan para aparat kepolisian yang berjaga di sekitar gerbang masuk kantor Pemkab Jombang.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Aan mengaku jika ia tidak mengetahui siapa yang membawa bendera tersebut dibawa. 

"Semangat One Piece itu kebetulan hari ini lagi viral-viralnya, itu aja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bawa ternyata masa ada bawa yang bendera, ya silakan," pungkasnya.

Aksi unjuk rasa tak berselang lama setelah perwakilan demonstran diundang masuk ke dalam gedung Pemkab Jombang untuk audiensi langsung bersama Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo serta Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji dan Komisi B DPRD Jombang. 

(Anggit Puji Widodo/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik