Kadang ini kurang pas. Beda kalau kita langsung rapat tatap muka. Itu akan muncul ide-ide dan komunikasinya lebih efektif. Namun itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, kita otomatis menindaklanjutinya dengan segala upaya.

Yang jelas kita tetap mengoptimalkan kinerja teman-teman anggota dewan baik dari sisi tugas pokok anggaran, pengawasan dan legislasinya. Kami akan terus mengupayakan semaksimal mungkin.

Tri Mulyono : Ada keluhan dari teman-teman OPD atau dari masyarakat yang terdampak akibat efisiensi anggaran ini?

Tatit : kalau OPD ya pasti otomatis ada keluhan karena terdampak. Dari masyarakat juga ada keluhan.

Sedikit cerita, saya itu kalau longgar mesti keliling terus ngopi dengan lintas komunitas. Lewat cangkrukan ngobrol di warung ternyata bisa memantik munculnya keluhan masyarakat yang riil.

Penjualan para pedagang mengalami penurunan. Dampaknya (efisiensi anggaran) cukup signifikan terhadap perputaran perekonomian di Nganjuk.

Tri Mulyono : Selain efisiensi, situasi global, perang dagang hingga perang Rusia-Ukraina, turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Adakah gagasan atau usulan yang bisa disampaikan ke pemerintah dari cangkrukan bareng konstituen itu?

Tatit : Di nganjuk mayoritas adalah petani. Jadi ada salah satu program yang sebenarnya cukup diharapkan oleh masyarakat Nganjuk. Yaitu penetapan harga pembelian gabah kering seharga Rp 6.500 per kilogram oleh pak Presiden kepada Bulog.

Di Nganjuk sempat terjadi salah persepsi mengenai penyerapan gabah hingga memicu demo. Kita datangi Bulog bersama pak Bupati. Kita juga rapatkan di dewan untuk mencari solusi. Memang dengan keterbatasan yang dimiliki Bulog tak serta merta semuanya dibeli Rp 6.500. Gabah yang layak atau sesuai diterima (dengan harga Rp 6.500).

Sekarang ini masalah yang ada di masyarakat pembelian gabah dibeli di bawah penetapan, yakni Rp 5.000. Gabah itu dibeli tengkulak. Masyarakat senang menyambut kebijakan pembelian gabah Rp 6.500. Jika pembeliannya sesuai tentu bisa membantu perekonomian masyarakat. Solusi atau gagasan yang disampaikan dewan agar serapan hasil panen tetap dihargai Rp 6.500 sesuai dengan perintah Presiden. 

Tri Mulyono : Di banyak daerah, Bulog bekerja sama dengan perusahaan penggilingan padi swasta lalu hasil panen petani ditampung di penggilingan padi itu, tak digudang Bulog saja, bagaimana di nganjuk? 

Tatit : Kita harapkan seperti itu. Teman-teman anggota dewan nanti di semua Dapil lintas komisi kita kawal aspirasi itu. Kita komunikasikan dengan Bulog bersama Bupati. Kami nanti melalui fungsi legislasi akan terus kawal sehingga tetap bisa menguntungkan, karena masyarakat Nganjuk mayoritas bekerja di sektor pertanian. 

Tri Mulyono : Selain sektor pertanian, sektor apalagi yang jadi unggulan di Nganjuk untuk mendongkrak perekonomian?

Tatit : Sektor investasi. Dampak dari tol banyak investor mulai masuk di Nganjuk. Sejumlah perusahaan dan pabrik sudah berdiri di sini. Kemarin waktu pembahasan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kita kawal betul.

Dampak positif dari menguatnya iklim investasi nanti pendapatan per kapita Kabupaten Nganjuk jadi naik. Angka pengangguran pun bisa berkurang. PAD Nganjuk meningkat.  Harapan kami selain bertani mereka bisa terserap kerja di industri-industri yang ada.