Artinya berbayar dan tidak gratis seperti penanganan pada wabah PMK yang lalu.

“Dilemanya di situ, sementara PMK belum selesai secara tuntas karena ini masih baru masuk tahun ketiga. Vaksinasi sudah diputus, pengobatan sudah tidak ada,” papar drh Ali.

Drh Ali juga menambahkan, pemerintah menganggap biaya pengobatan terhadap sapi terindikasi PMK sudah menjadi bagian dari biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh para peternak. 

Karena pemerintah pusat, terutama Menteri Pertanian saat ini lebih fokus pada swasembada pangan, dalam hal ini padi dan jagung.

“Kita kebingungan karena selalu bilang dianggarkan di APBD 1 atau II, tetapi di kabupaten sendiri postur APBD sudah ‘kolaps’. Setelah Covid-19 sampai sekarang, postur APBD di kabupaten belum pulih,” pungkas drh Ali. 

(ahmad faisol/tribunmataraman.com)

editor : adzra bilah s