KemenPUPR Targetkan 8 Proyek KPBU Segera Ditawarkan

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian pembangunan konektivitas Jalan Tol yang terbangun di beberapa wilayah di Indonesia.

Kehadiran infrastruktur Jalan Tol yang terus diupayakan penyelesaiannya melalui langgam "Konektivitas Untuk Negeri" tentunya memiliki peran penting salah satu pondasi bangsa Indonesia sebagai aksesibilitas pendukung pendistribusian barang dan jasa, sehingga dapat terus menjadi salah satu solusi dan tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif untuk terhubung ke kawasan satu dengan lainnya, sekaligus membantu Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna yang menjadi salah satu Narasumber Webinar Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol 2021-2022, mengatakan kebutuhan biaya pengadaan tanah dengan Target Renstra tahun 2020 - 2024 dengan 2.513 Km jalan tol dan 41 ruas yang biaya yang dibutuhkan adalah Rp 96 Triliun, dengan biaya tersebut merupakan tugas kita untuk konsen bagaimana mencari potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Dikatakan Herry, terdapat 8 proyek KPBU jalan tol yang ready to offer pada tahun 2022 yaitu, Jembatan Batam - Bintan dengan panjang 14,74 Km dengan nilai investasi 14,12 T, Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 Km dengan nilai investasi 18,76 T, Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 32,39 Km dengan nilai investasi 15,53 T.

"Kemudian Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat sepanjang 61,5 Km dengan nilai investasi 15,38 T, Jalan Tol Bogor Serpong Via Parung sepanjang 31,3 Km dengan nilai investasi 8,95 T, Jalan Tol Cikunir - Karawaci sepanjang 40 Km dengan nilai investasi 26 T dan Jalan Tol Kediri - Tulungagung sepanjang 44,51 Km dengan nilai investasi 10,48 T," ujar Herry.

Perkembangan KPBU pada Jalan Tol dimulai pada sebelum Tahun 2004 yaitu risiko yang umumnya diambil oleh PT Jasa Marga (BUMN) dan Badan Usaha Swasta, Selanjutnya pada Tahun 2004 sampai 2012 risiko dialihkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUMN dan Badan Usaha Swasta).

Tahun 2012 - 2016 risiko dibagi antara Pemerintah dan Badan Usaha Swasta, pengadaan tanah merupakan tanggung jawab Pemerintah, dana layanan bergulir dan dana land capping, 2015 sampai saat ini jaminan Pemerintah melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2012, kepastian dalam pengadaan lahan, DTT dan BUJT dibayarkan melalui LMAN, pembagian risiko terhadap proyeksi pendapatan melalui penerapan evaluasi Present Value of Revenue (PVR).

Herry menjelaskan, bahwa kebijakan pembiayaan infrastruktur ke depan adalah melanjutkan pembiayaan jalan tol pada ruas utama, memperbaiki iklim investasi dan mendorong skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui skema Asset Recycling.

Kepala BPJT Danang Parikesit dalam speechnya di Studio Kompas TV, Jakarta (24/06) mengatakan, webinar Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol 2021-2022 diselenggarakan dalam rangka 17 tahun pencapaian konektivitas negeri yang ditandai dengan 17 tahun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdiri. 

"Dalam kesempatan ini BPJT telah menerbitkan Buku Laporan Tahunan BPJT Tahun 2021 “Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia” yang dapat diunduh secara daring pada webiste bpjt.pu.go.id. Buku ini merupakan refleksi untuk menyusun strategi, merancang pembiayaan jalan tol dan mengajak para investor untuk ikut berkontribusi pada pembangunan jalan tol," ujar Danang.

Danang mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap memacu pembangunan jalan tol yang tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pembangunan jalan tol tetap berjalan karena menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

“Pada masa Pandemi Covid 19 yang kita lalui bersama sangat mempengaruhi kinerja operasi, finansial dan teknis pada jalan tol. Volume Lalu Lintas turun seiring dengan kebijakan dari Pemerintah dengan mengeluarkan pembatasan mobilitas. Di tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang terdampak Covid 19 “ ujar Danang.

Danang menambahkan, seiring dengan berjalannya waktu dengan relaksasi pembatasan mobilitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah volume lalu lintas di jalan tol dari waktu ke waktu naik. Berbeda dengan angkutan logistik dengan dukungan Pemerintah yang tetap mendorong arus logistik menghasilakn arus volume lalu lintas yang stabil. Hal tersebut merupakan modal untuk mendorong sasaran pembangunan jalan tol di masa mendatang.

Hingga akhir tahun 2021, panjang jalan tol mencapai 2.457 Km, selanjutnya hingga Juni 2022 panjang jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 2.500 Km.