"Mungkin dari pihak lain ada yang membawa (batu)," terangnya. 

Dia menyebut, aksi demonstrasi dilakukan guna menyampaikan penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini tengah dibahas kembali.

Sebab, masih ada banyak pasal yang tidak memihak kepada rakyat.   

Mahasiswa yang melakukan aksi demo itu tergabung dalam organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Probolinggo Raya.

"Tuntutannya, menghapus 13 isu krusial yang sudah kami lakukan kajian. Salah satunya, tentang pidana mati dan peraturan tentang unggas," ungkapnya. 

Wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, menyayangkan kericuhan yang terjadi. 

Padahal, pihaknya sudah berusaha untuk menemui dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan mahasiswa.

Pihaknya juga bersedia menyampaikan aspirasi penolakan RKUHP tersebut kepada DPR RI. Pembahasan RKUHP merupakan wewenang DPR RI.

"Tetap nanti akan kami sampaikan," urainya. 

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi menyatakan hal serupa. 

Dia menyayangkan tindakan provokatif yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa hingga menyebabkan kericuhan. 

"Kami sangat menyayangkan tindakan oknum dari massa unjuk rasa yang berbuat provokatif dan anarkis hingga beberapa anggota kami terluka. Padahal kami telah memfasilitasi penyaluran aspirasi mereka yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD," jelasnya dalam rilis tertulis. 

Lebih lanjut Kapolres Probolinggo menambahkan, saat unjuk rasa berlangsung ricuh, beberapa anggota telah berusaha menenangkan massa. 

Sayangnya, hal itu tidak digubris oleh massa. Bahkan, massa sempat menyerang dengan memukul dan melempar batu ke arah petugas yang berjaga di sekitar gedung DPRD.

"Saat ini situasi telah kondusif. Sebelum meninggalkan lokasi, petugas telah melakukan sterilisasi area Gedung DPRD," pungkasnya.