Tak Kunjung Diangkat Jadi PPPK, Para Guru P1 di Tulungagung Mengadu ke DPRD

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Puluhan guru P1 (prioritas 1) di Kabupaten Tulungagung mengadukan nasibnya ke DPRD, Kamis (31/7/2025) siang.

Mereka mempertanyakan sikap Pemkab Tulungagung yang tidak kunjung mengangkat para guru P1 ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perwakilan para guru P1 diterima Komisi A DPRD Tulungagung di ruang aspirasi, namun pertemuan berlangsung tertutup.

Baca juga: Pemkab Tulungagung Akui Belum Punya Solusi Untuk Nasib Guru P1 Swasta, Berharap Pusat Ada Kebijakan

Koordinator P1 Kabupaten Tulungagung, Miftakhul Huda, mengatakan saat ini masih ada 183 P1 yang belum diangkat PPPK.

Karena itu pihaknya mempertanyakan kejelasan, kapan diangkat menjadi ASN penuh waktu.

“Jika tidak bisa semua penuh waktu, maka setengahnya paruh waktu dan setengahnya penuh. Tapi semua masih mengambang,” jelas Huda.

Menurut Huda, angka 183 P1 ini adalah rekor di Jawa Timur karena daerah lain sudah habis diangkat.

Guru P1 adalah guru yang sudah ikut seleksi PPPK tahun 2021 dan sudah lolos passing grade namun belum mendapat penempatan.

Mereka seharusnya menjadi prioritas sebelum para guru R2 dan R3 menjadi PPPK.

“Menurut saya pribadi, ada permainan OPD di Tulungagung, antara BKPSDM dan Dinas Pendidikan,” katanya.

Huda dan kawan-kawan sudah bertemu dengan Bupati Tulungagung untuk memohon dicarikan solusi.

Bupati menjanjikan proses penyelesaian, namun perlu proses koordinasi dengan DPRD Tulungagung, Dinas Pendidikan dan BKPSDM.

Pada guru P1 di Kabupaten Tulungagung berasal dari sekolah swasta.

Mereka menghadapi masalah, karena banyak yang terlanjur dikeluarkan dari sekolah tempatnya mengajar.

Pihak yayasan mengira mereka sudah menjadi guru PPPK dan dipekerjakan di sekolah negeri.