Kelangkaan BBM di Jember
Kelangkaan BBM di Jember Bukti Lemahnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
Krisis BBM di Jember dan sekitarnya yang terjadi karena perbaikan jalur Gumitir bukti bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan masih lemah.
TRIBUNMATARAMAN.COM | JEMBER - Penutupan jalur Gumitir menyebabkan krisis BBM di Kabupaten Jember dan wilayah lain di sekitarnya.
Krisis BBM ini rupanya memberi efek domino yang luar biasa dan di luar perkiraan.
Misalnya, anak-anak sekolah terpaksa harus mengikuti pembelajaran daring, para pengemudi ojek online tak bisa beroperasi, hingga terjadinya panic buying dan tindakan segelintir orang yang memanfaatkan situasi untuk menjual BBM eceran dengan harga tak wajar.
Baca juga: Kemacetan di Banyuwangi Juga Picu Kelangkaan BBM di Kabupaten Jember
Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penutupan jalur gumitir ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam koordinasi antara pemangku kepentingan.
Namun, menurut Ciplis Gema Qoriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, berbagai dampak ini juga menjadi momentum untuk belajar dan melakukan antisipasi serta mitigasi persoalan secara kolektif.
"Saya pikir ini momentum. Lesson learned, supaya ke depan tidak lagi terjadi, dan tidak lagi menjadi salah satu tanggung jawab satu pihak atau satu lembaga, tapi semua pihak terkait harus bergerak," kata Ciplis, Kamis (31/7/2025).
Ciplis menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kebjakan untuk membahas antisipasi dan mitigasi secara intensif sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat, seperti penutupan jalan di Gumitir.
"Koordinasi antarlembaga terkait ini penting. Seperti dalam hal penutupan jalur Gumitir ini, Jadi Pemerintah Provinsi Jatim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertamina, dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) harus bergerak bersama," jelas Ciplis.
Ciplis berpendapat tanggung jawab kelangkaan BBM tidak bisa hanya diarahkan ke satu pihak.
"Saya melihat di sini gangguan-gangguan atau hambatan ini sepertinya karena jauh dari antisipasi koordinasi dari berbagai pihak. Ini kan satu ruangnya PUPR, satu ruangnya pemerintah daerah," bebernya.
Simulasi kebijakan itu jika terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang melakukan. Semua stakeholder harus bergerak.
"Saya pikir ini sudah tidak lagi saatnya untuk menyalahkan salah satu pihak," tambah Ciplis.
Ciplis mangepresiasi langkah cepat Pertamina dalam mengatasi krisis BBM di Jember. Namun dia menilai, ke depan kereta api bisa menjadi solusi yang membuat suplai BBM ke Jember tak tergantung pada kondisi jalan. Apalagi di Jember ada depo di Gebang yang dilewati jalur kereta api.
Ciplis mengusulkan pengaktifan kembali suplai bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan menggunakan kereta api.
"Saya pikir model transportasi pendistribusian dengan kereta bisa jadi alternatif. Saya pikir Pertamina dan pemerintah daerah harus memikirkan ke depan bagaimana antisipasi jika terjadi hal yang sama seperti saat ini dan mencari alternatif cara pendistribusiannya," papar Ciplis.
Usulan Ciplis ini didasarkan pada kondisi krisis BBM yang sempat dialami Kabupaten Jember sejak Sabtu (26/7/2025), karena terhambatnya pasokan dari Terminal Pertamina di Tanjung Wangi, Banyuwangi.
Penutupan jalur Banyuwangi-Jember via Gunung Gumitir karena perbaikan dan kemacetan di Pelabuhan Ketapang membuat truk tangki penyuplai BBM tak bisa sampai Jember tepat waktu.
Alhasil antrean panjang terjadi di 41 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sejak Rabu (30/7/2025) kondisi berangsur-angsur normal setelah Pertamina mengirimkan 93 truk tangki BBM dari Malang, Surabaya, dan Jawa Tengah.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Besuki, menyusul penutupan sementara Jalur Nasional Gumitir.
Penutupan jalur penting yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi ini sempat memicu kekhawatiran terkait pasokan energi.
Ketua Umum KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa dunia usaha di wilayah terdampak, yang meliputi Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi, tetap dapat menjalankan aktivitas dengan baik berkat langkah mitigasi yang sigap dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, dan khususnya Pertamina Patra Niaga.
"KADIN Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi energi dan logistik di wilayah terdampak," ungkap Adik.
KADIN Jawa Timur mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Besuki untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, karena distribusi energi dan logistik tetap berjalan, serta stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan terkendali. KADIN Jatim juga membuka jalur komunikasi dan koordinasi bagi dunia usaha yang membutuhkan pendampingan atau mengalami kendala operasional selama masa penutupan jalur berlangsung.
Komitmen dan respons cepat Pertamina Patra Niaga dalam situasi darurat ini menegaskan peran pentingnya sebagai pilar ketahanan energi nasional, mampu beradaptasi dan menjaga stabilitas pasokan di tengah tantangan logistik.
Logistik Bahan Pokok Aman
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan arus barang dan logistik khususnya bahan-bahan pokok di Jember tetap dalam kondisi aman dan lancar di tengah kelangkaan BBM dan penutupan jalur Gumitir.
Hal itu disampaikan Khofifah usai meninjau Pasar Tanjung di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Kamis (31/7/2025).
Khofifah menuturkan, dalam beberapa hari belakangan, memang terjadi gangguan pasokan BBM di Jember akibat penutupan Jalan Nasional Gumitir serta antrean panjang di Pelabuhan Ketapang.
Namun ia memastikan hal tersebut tak mengganggu pasokan bahan pokok serta tak ada gejolak harga bahan pokok di pasaran.
“Setelah kita lihat, rata-rata harganya normal dan tidak ada lonjakan signifikan. Yang terpenting kita ingin memantau sirkulasi logistik terpengaruh atau tidak sehingga dapat dicarikan solusinya,” ungkap Khofifah.
Meski memastikan tak ada lonjakan harga dan pasokan, ia mencatat ada beberapa komoditas yang memerlukan suplai lebih. Yaitu beras medium, minyak kita dan juga gula pasir.
Meskipun terpantau stabil, Khofifah menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan Bulog dan Pemkab Jember akan terus mengawal suplai dan proses distribusinya.
Utamanya untuk beras medium dimana terpantau suplainya masih belum maksimal di Pasar Tanjung Jember.
“Di sini semuanya beras premium sehingga ada kebutuhan beras medium yang lebih murah harganya dan sesuai dengan kemampuan maayarakat,” ujarnya.
“Bersama Bulog, kami ingin memastikan sirkulasi dan distribusi utamanya untuk beras SPHP bisa disuplai lebih maksimal dan lebih lancar. Kontinuitasnya yang harus dipastikan,”tegasnya.
Untuk itu, Gubernur Khofifah kembali mengajak seluruh masyarakat Jember agar bersama mengawal dan menyukseskan proses penyediaan dan distribusi logistik bagi berbagai komoditi pokok.
“Apa yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat harus terjaga di saat terjadi kelangkaan BBM. Alhamdulillah hari ini suplai BBM kembali normal sehingga semua sektor diharapkan normal semua,” kata Khofifah.
Di akhir, Khofifah berpesan agar masyarakat bisa tetap tenang dan bersabar dalam kondisi saat ini. Ia memastikan sejak kemarin ketersediaan BBM di Jember telah melebihi kapasitas yang dibutuhkan.
“Dari kebutuhan normal 900 Kilo Liter telah tersedia 1.300 Kilo Liter,” tegasnya.
Dengan begitu, diharapkan proses normalisasi dari seluruh pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat Jember bisa normal seperti semula.
“Efeknya anak-anak bisa kembali ke sekolah dan tidak ada WFH, sektor ekonomi langsung kembali produktif, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jember. Ini semua harus dijaga dan masyarakat Jember harus tetap semangat berikhtiar bersama,” pungkasnya.
(Sri Handi Lestari/fatimatuz zahroh/tribunmataraman.com)
editor: eben haezer
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.