FGD YPAB Surabaya Rumuskan Strategi Agar Disabilitas Netra Dapat Terserap di Dunia Kerja

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) Surabaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Program Prakerja dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas” di Gedung BK3S Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (9/7/2025)

FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Antara lain Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Disnaker Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, UPT Galeridisabilitasku, Kadin Provinsi Jawa Timur, Kadin Kota Surabaya, Apindo, perwakilan dari perusahaan dan perhotelan, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu disabilitas.

Dikatakan Sujono, Pembina YPAB, kegiatan ini penting sebagai upaya memperkuat kompetensi penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.

Baca juga: Kang Marhaen Bupati Nganjuk Janji Akan Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Disabilitas

“Kita berharap mereka punya keterampilan untuk hidup di masyarakat, memiliki pekerjaan, penghasilan, bahkan kedudukan yang layak. Mereka juga harus siap berkompetisi dengan tenaga kerja lain. Karena itu, kepercayaan diri dan kompetensi, terutama di bidang digital seperti digital marketing, sangat penting,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pelatihan keterampilan berbasis teknologi, seperti penggunaan smartphone secara produktif, jurnalistik, dan praktik kejuruan. 

Hal ini, menurutnya, membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tunanetra, termasuk di sektor-sektor yang menuntut kemampuan digital.

"FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret agar penyandang disabilitas, khususnya netra, bisa memperoleh akses kerja yang setara dan inklusif di masa depan,"pungkasnya.

Sementara itu, Sunarya, Fungsional Pengantar Kerja dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam menghubungkan penyandang disabilitas dengan dunia industri.

“Kegiatan ini sangat penting karena menghadirkan berbagai pihak, termasuk perusahaan. Di sinilah kendala dan solusinya bisa dipetakan bersama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengatur bahwa perusahaan wajib mempekerjakan disabilitas minimal 1 persen, dan 2 persen di instansi pemerintah. Tapi implementasinya masih rendah,” ungkap Sunarya.

Ia menambahkan bahwa masih terbatasnya kesempatan kerja formal bagi penyandang disabilitas menjadi hambatan utama. 

Karena itu, perlu ada pemetaan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk penguatan sektor informal melalui wirausaha.

Disnakertrans Jatim, lanjut Sunarya, telah mendorong berbagai inisiatif, termasuk penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan kolaborasi dengan platform kerja khusus.

(sulvi sofiana/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer