Pemkab Kediri Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen dalam Lima Tahun

TRIBUNMATARAMAN.COM | KEDIRI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menetapkan target nol persen angka kemiskinan ekstrem dalam lima tahun ke depan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa saat membacakan pandangannya pada rapat paripurna DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Gedung Graha Sabha Canda Bhirawa, Selasa (10/6/2025).

Agenda paripurna kali ini mencakup penyampaian laporan hasil kegiatan komisi dan hasil reses masa persidangan II tahun sidang 2024/2025.

Selain itu penjelasan Bupati Kediri terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni RPJMD 2025-2029 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. 

Mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana, Mbak Dewi menjelaskan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri saat ini masih cukup tinggi yakni di angka 9,95 persen.

Namun, Pemkab Kediri optimistis angka tersebut dapat ditekan habis dalam lima tahun ke depan dengan strategi pembangunan yang inklusif.

"Mas Bupati sangat memberi perhatian serius terhadap persoalan kemiskinan ekstrem. Berbagai program telah dan akan terus digulirkan, seperti Sekolah Rakyat, beasiswa pendidikan, hingga peningkatan akses kerja," jelas Mbak Dewi usai rapat.

Salah satu program andalan Pemkab Kediri dalam menekan kemiskinan adalah sekolah gratis seperti Sekolah Rakyat yang mengusung konsep pendidikan berbasis masyarakat.

Selain itu, disediakan pula beasiswa melalui program GNOTA untuk pelajar kurang mampu, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Tak hanya itu ada pula program boarding school gratis bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah hadir untuk membantu. Jika ada kendala biaya, ajukan saja ke Pemkab," imbuh Dewi.

Di bidang ketenagakerjaan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membuka akses pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru, terutama menyasar kalangan muda dan kelompok rentan di pedesaan.

Pemerintah daerah juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas jaringan pelatihan vokasi.

Dalam forum paripurna tersebut, Mbak Dewi turut memaparkan capaian pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Dia menyebutkan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat mencapai 93,9 persen. Artinya menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik.