Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru: Dari Efisiensi Anggaran Sampai Harga Gabah

TRIBUNMATARAMAN.COM | NGANJUK - Cangkrukan lintas komunitas menjadi salah satu cara ampuh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.  

Menurut Tatit, aktivitas santai itu bikin masyarakat jadi lepas mengeluarkan uneg-unegnya. Tanpa sekat, obrolan berlangsung gayeng. 

Hal tersebut diungkapkan Tatit saat wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono, di ruang kerjanya, Kamis (17/4/2025). 

Pada kesempatan itu, Tatit juga menjabarkan beragam tugas telah dijalankan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. 

Antara lain membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hingga melaksanakan fungsi pengawasan. 

Juga gagasan maupun usulan yang disiapkan untuk pembangungan berkelanjutan, perekonomian, pertanian, serta kesejahteraan warga Kabupaten Nganjuk. 

Selain itu, membahas dampak efisiensi anggaran. 

Lebih rinci simak wawancara Tri Mulyono bersama Tatit berikut ini :

Tri Mulyono : Pak tatit, sebelum kita ngobrol lebih jauh bisa diupdate komposisi fraksi dan pimpinan hasil Pemilu Legislatif 2024 DPRD Kabupaten Nganjuk? 

Tatit : Waalaikumsalam, sebelumnya kami ucapkan terimakasih dari teman-teman Tribun yang telah menyambangi kami. Terkait hasil Pemilu Legislatif 2024, Alhamdulillah kami dari PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak. Seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya. Walaupun suara kami turun dari 13 menjadi 11 kursi.

Kemudian dari PKB tetap 9 kursi. Partai Gerindra, Demokrat, Hanura, masing-masing 6 kursi. Lalu, Nasdem 5 kursi. Partai Golkar 4 kursi, PKS 2 kursi, dan PPP 1 kursi. Pada periode 2024-2029 total terdapat 7 fraksi. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar. Ada 5 fraksi utuh dan dua gabungan. Sementara, unsur pimpinan, saya, dari PDI Perjuangan, Wakil 1 dari PKB, Wakil 2 dari Gerindra, serta Wakil 3 dari Demokrat. 

Tri Mulyono : Sudah hampir 6 bulan dilantik, sudahkah ada Raperda yang ditetapkan atau disetujui? 

Tatit : Terkait dengan Raperda saat ini kami sudah membentuk empat Pansus. Masing-masing Pansus membahas dua Raperda. Kemarin, juga ada LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) kita bahas di Pansus. Sekarang sudah proses berjalan. Masih berproses pembahasan delapan Raperda. 

Tri Mulyono : Bisa disebutkan Raperda yang paling krusial di antara delapan Raperda itu? 

Tatit : Kemarin, terkait Raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  karena itu memuat visi-misi Bupati-Wakil Bupati Nganjuk. Nanti harus diketahui masyarakat secara umum. Maka sudah kami lakukan pembahasan. Kemarin sudah persetujuan Ranwal (Rancangan Awal) RPJMD.  Sudah kami paripurnakan. Kemudian dikirim ke Gubernur Jatim. Nanti Rankir (Rancangan Akhir) serta dibahas di Pansus. Harus dilakukan secara benar-benar (serius,komprehensif) karena memang itu visi-misi Bupati. Dalam Pansus apa yang perlu disampaikan, ditanyakan, dan dituangkan dalam Raperda hingga menjadi Perda. Itu sangat krusial sekali menurut saya. 

Tri Mulyono : Barangkali ada lagi Raperda yang terkait langsung terhadap kepentingan masyarakat? 

Tatit : Tentu ada. Termasuk salah satunya Perda Desa. Ada evaluasi. Karena kemarin ada amanat dari Undang-undang (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). kita ada revisi Perda Desa. Mulanya Memang sudah kita bentuk. Kemudian kita kembalikan lagi untuk penyempurnaan. Ini kita tunggu dan secepatnya dibahas karena Perda Desa menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. 

Tri Mulyono : Saya kira ini nanti penting sekali. Sebab, pemerintah pusat sedang berencana mau mendirikan Koperasi Merah Putih di masing-masing desa. Apakah nanti akan jadi salah satu pertimbangan dalam Perda Desa?

Tatit : Secara umum belum masuk materi. Tapi, ada kegiatan lain yang itu bersinggungan ke sana. Saat ini, kami menunggu secara teknis, informasi, komunikasi, koordinasi, apa yang harus kita lakukan di pemerintah daerah terkait dengan program pemerintah pusat. Hal-hal seperti teknisnya ini yang kita mesti menunggu, jamgan sampai kita keliru melangkah. 

Tri Mulyono : Beberapa hal tadi sudah sampaikan, kira-kira dalam satu tahun ke depan apa yang jadi prioritas selain RPJMD dan Perda Desa. Satu tahun pertama ini apa targetnya? 

Tatit : Yang rutin (dibahas) itu Perda tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Alhamdulillah kami sudah menjabat empat periode ini selalu tepat waktu menuntaskannya. Perda APBD mulai Induk maupun PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Informasi yang masuk ke dewan juga menjadi target kami.

Contoh, yang lagi  jadi perbincangan di masyarakat terkait pajak galian. Sehingga ini perlu jadi pembicaraan dewan apa yang harus dilakukan, solusi, dan masukan masyarakat seperti apa.

Selama ini informasi yang ada di masyarakat mengenai pajak galian simpang siur terutama soal pajak. Hari ini ada rapat gabungan komisi 1, 2, 3, dan 4 terkait dengan tambang galian.

Kami panggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan pelaku usaha galian. Sehingga akan mengetahui informasi dengan terang. Setelah rapat, kami sampaikan ke masyarakat melalui rekan-rekan anggota DPRD di Dapil (Daerah Pemililhan) masing-masing. Kami akan jadikan semacam sosialisasi ke masyarakat, tentang aturan perizinan dan pajak.

Di satu sisi kami mengharapkan investor bisa masuk ke Nganjuk dengan segala kemudahannya. Kami tidak menghambat. Pemerintah daerah serta masyarakat Nganjuk dapat dampak positif dari investor yang masuk. Jangan sampai mereka mengabaikan regulasi yang sudah ada karena akan merugikan Nganjuk dan masyarakat Nganjuk. Ini terus kita komunikasikan sehingga sama-sama berjalan sesuai regulai dan Nganjuk bisa lebih maju. 

Tri Mulyono : Dari kacamata DPRD sejauh ini bagaimana kinerja pemerintah baru Kabupaten Nganjuk? 

Tatit : Alhamdulillah karena pak Marhaen kini melanjutkan tampuk kepemimpinan sebagai Bupati Nganjuk. Selama ini komunikasi kami terjalin lancar. Memberikan saran, masukan, bahkan kritik itu sesuatu yang biasa. Dalam rangka untuk penyempurnaan tata kelola Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan kepentingan masyarakat. Kami, jadi partner yang kritis dan membangun. Jika ada pelaksaan sesuatu yang tidak benar, kita menjalankan fungsi kontrol.

Tri Mulyono : Bagaimana pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di Nganjuk? Apakah ada keluhan? Ada masukan agar program efisiensi anggaran efektif tapi tak mengganggu hajat kepentingan orang banyak? 

Tatit : Ini contoh saja terkait dengan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran. Anggaran yang ada di DPRD, hampir sekitar Rp 18 miliar pengurangannya. Karena ini perintah maka kami harus melakukan itu. Dan semua berlaku di OPD-OPD yang lain.

Memang agak sedikit mengganggu. Karena beberapa kegiatan atau kinerja yang seharusnya kita lakukan tidak bokeh dilakukan seperti sebelumnya karena memang harus ada efisiensi. Misalnya rapat. Rapat yang penting atau koordinasi bila perlu cukup lewat zoom (daring).

Kadang ini kurang pas. Beda kalau kita langsung rapat tatap muka. Itu akan muncul ide-ide dan komunikasinya lebih efektif. Namun itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, kita otomatis menindaklanjutinya dengan segala upaya.

Yang jelas kita tetap mengoptimalkan kinerja teman-teman anggota dewan baik dari sisi tugas pokok anggaran, pengawasan dan legislasinya. Kami akan terus mengupayakan semaksimal mungkin.

Tri Mulyono : Ada keluhan dari teman-teman OPD atau dari masyarakat yang terdampak akibat efisiensi anggaran ini?

Tatit : kalau OPD ya pasti otomatis ada keluhan karena terdampak. Dari masyarakat juga ada keluhan.

Sedikit cerita, saya itu kalau longgar mesti keliling terus ngopi dengan lintas komunitas. Lewat cangkrukan ngobrol di warung ternyata bisa memantik munculnya keluhan masyarakat yang riil.

Penjualan para pedagang mengalami penurunan. Dampaknya (efisiensi anggaran) cukup signifikan terhadap perputaran perekonomian di Nganjuk.

Tri Mulyono : Selain efisiensi, situasi global, perang dagang hingga perang Rusia-Ukraina, turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Adakah gagasan atau usulan yang bisa disampaikan ke pemerintah dari cangkrukan bareng konstituen itu?

Tatit : Di nganjuk mayoritas adalah petani. Jadi ada salah satu program yang sebenarnya cukup diharapkan oleh masyarakat Nganjuk. Yaitu penetapan harga pembelian gabah kering seharga Rp 6.500 per kilogram oleh pak Presiden kepada Bulog.

Di Nganjuk sempat terjadi salah persepsi mengenai penyerapan gabah hingga memicu demo. Kita datangi Bulog bersama pak Bupati. Kita juga rapatkan di dewan untuk mencari solusi. Memang dengan keterbatasan yang dimiliki Bulog tak serta merta semuanya dibeli Rp 6.500. Gabah yang layak atau sesuai diterima (dengan harga Rp 6.500).

Sekarang ini masalah yang ada di masyarakat pembelian gabah dibeli di bawah penetapan, yakni Rp 5.000. Gabah itu dibeli tengkulak. Masyarakat senang menyambut kebijakan pembelian gabah Rp 6.500. Jika pembeliannya sesuai tentu bisa membantu perekonomian masyarakat. Solusi atau gagasan yang disampaikan dewan agar serapan hasil panen tetap dihargai Rp 6.500 sesuai dengan perintah Presiden. 

Tri Mulyono : Di banyak daerah, Bulog bekerja sama dengan perusahaan penggilingan padi swasta lalu hasil panen petani ditampung di penggilingan padi itu, tak digudang Bulog saja, bagaimana di nganjuk? 

Tatit : Kita harapkan seperti itu. Teman-teman anggota dewan nanti di semua Dapil lintas komisi kita kawal aspirasi itu. Kita komunikasikan dengan Bulog bersama Bupati. Kami nanti melalui fungsi legislasi akan terus kawal sehingga tetap bisa menguntungkan, karena masyarakat Nganjuk mayoritas bekerja di sektor pertanian. 

Tri Mulyono : Selain sektor pertanian, sektor apalagi yang jadi unggulan di Nganjuk untuk mendongkrak perekonomian?

Tatit : Sektor investasi. Dampak dari tol banyak investor mulai masuk di Nganjuk. Sejumlah perusahaan dan pabrik sudah berdiri di sini. Kemarin waktu pembahasan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kita kawal betul.

Dampak positif dari menguatnya iklim investasi nanti pendapatan per kapita Kabupaten Nganjuk jadi naik. Angka pengangguran pun bisa berkurang. PAD Nganjuk meningkat.  Harapan kami selain bertani mereka bisa terserap kerja di industri-industri yang ada.

Harapan kami selanjutnya, investasi bisa mendorong perkembangan sektor pariwisata. Potensi pariwisata Nganjuk luar biasa tak kalah dengan daerah lain. Lingkar selatan viewnya cukup bagus. Di sana bisa dibuat untuk wisata. Mungkin bisa dikemas daerah wisata Nganjuk. Pariwisata harus ikut mengimbangi pertumbuhan ekonomi di Nganjuk. 

Tri Mulyono : Nganjuk kini jadi salah satu pilihan investor. Mengingat kawasan Surabaya Raya upahnya sudah cukup tinggi. Untuk menangkap peluang itu, kira-kira apa yang harus dilakukan Pemkab Nganjuk? Punya usulan?

Tatit : Ini kami terus komunikasikan dan koordinasikan dengan pak Bupati mengenai KING (Kawasan Industri Nganjuk). Periode Bupati kemarin sempat menawarkan KING I berada di Kecamatan Rejoso, KING II Kecamatan Gondang, dan KING III Lengkong.

Ini supaya dimatangkan dan diseriusi terkait lokasinya. Sehingga ada kepastian. Investor butuh kepastian tempat, mengurus izin, dan biaya.

Kalau ada kepastian itu pasti Nganjuk akan makin dilirik. UMK Nganjuk dibanding Surabaya raya jauh. Peluang emas ini kita tangkap. Masyarakat nanti bisa bekerja di Nganjuk tidak perlu di Surabaya. Sebab, banyak lapangan kerja di Nganjuk. 

Tri Mulyono : Di luar itu, pemerintah pusat punya beberapa program unggulan. Ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan MBG diharapkan mendongkrak pelaku UMKM. Pelaku UMKM bisa memasok bahan makanan untuk MBG. Nganjuk sebagai pusat pertanian, sejauh ini dampak dari program MBG terhadap masyarakat seperti apa? 

Tatit : Sampai hari ini kami coba mengomunikasikan program unggulan ini. Sampai hari ini sifatnya masih uji coba. Sehingga belum begitu ada dampaknya di Nganjuk.

Karena masih Belum berjalan sesuai yang dikehendaki. Harapannya ketika itu berjalan, bisa menambah semangat pelaku UMKM untuk mencukupi kebutuhan MBG. Akan menambah pemasukan petani yang memasok kebutuhan MBG juga.

Hasil pertanian unggulan Nganjuk bisa dibutuhkan untuk daerah-daerah misal bawang merah. Mudah-mudahan itu berdampak positif di Kabupaten Nganjuk yang jadi salah satu pusat penyumbang pertanian terbesar. 

Tri Mulyono : Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan pemerintahan yang bersih di DPRD Nganjuk, kira-kira punya tips dan trik apa agar semua anggota dewan tak terjerat urusan hukum? Apa yang harus dilakukan? 

Tatit : Kami terus mengingatkan seluruh anggota dewan supaya selalu bekerja sesuai regulasinya. Secara kelembagaan kami tetap mengingatkan. Teman-teman punya tiga tugas utama, fungsi anggaran, pengawasan, legislasi. Kami wanti-wanti untuk melaksanakan tiga fugsi dengan sebaik-baiknyanya agar selamat dari masalah hukum.

(danendra kusumawardana/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer